City Portal of Pekanbaru

Pekanbaru Target Bebas Kawasan Kumuh 2019

Kawasan-Kumuh-Perkotaan.jpg
(istimewa)

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan bisa terbebas dari kawasan dan perumahan kumuh pada 2019 dengan upaya kemandirian.

"Kita akan bangun kolaborasi, hingga 2019 tercapai nol persen kawasan dan perumahan kumuh," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Yusrizal di Pekanbaru, usai acara Lokakarya mengangkat thema "keterpaduan program menuju nol persen kawasan kumuh Kota Pekanbaru layak huni dan berkelanjutan" di salah satu hotel, pekan lalu.

Yusrizal menjelaskan target pemberantasan kawasan dan perumahan kumuh ini sudah jadi konsen Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger, lewat instruksi langsung. "Bappeda dan Cipta Karya sudah diinstruksikan Plt Walikota agar merumuskan penanganan kawasan dan perumahan kumuh sampai 2019," terang dia.

Dia menilai menyelesaikan persoalan nol persen kawasan dan perumahan kumuh tidak mudah dan butuh waktu. "Kelompok kerja perumahan diharapkan mampu menghasilkan penanganan yang baik hingga 2019," harap dia.

Banyak hal yang berkaitan untuk mencapai target itu, seperti kesehatan, lingkungan, kenyamanan, pendidikan dan keamanan. "Kalau program Kotaku ini tidak dilaksanakan, Pekanbaru tidak akan keluar dari lingkaran setan kawasan kumuh," tegas dia.

Karena itu, sambung dia, perlu upaya dan kolaborasi, baik tindakan, pendanaan maupun aturan. "Untuk penanganan ini payung hukumnya sudah disahkan oleh DPRD," kata dia.

Dia menambahkan sebenarnya dari luas Kota Pekanbaru 632,27 km2, pada tahap awal yang diusulkan masuk kawasan dan perumahan kumuh ada 113,56 hektare. Ini tersebar pada 19 kelurahan, tujuh kawasan, dan enam kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan, Lima Puluh , Rumbai Pesisir, Tampan, Pekanbaru Kota, dan Payung Sekaki.

"Bisa saja tahun depan berubah, atau kawasan kumuh hilang dan tuntas dengan sendirinya," ucapnya.

Untuk pengentasan kawasan dan pemukiman kumuh ini, Pemko Pekanbaru mendapat dana bantuan APBN sebesar Rp15 miliar.

Bersempena dengan itu, pada 21 November lalu DPRD Pekanbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemungkiman kumuh menjadi Perda.

Pengesahan ranperda ini merupakan syarat untuk digelarnya program KotaKu yang juga merupakan program dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. Dengan program 100, 0, 100 yang artinya, 100 persen penggunaan air bersih, 0 persen bebas dari kawasan kumuh, dan 100 persen pengelolaan sampah dengan target hingga tahun 2020, yang meliputi pengelolaan sampah, manusia, drainase, rehat rumah layak huni, dan air bersih.

Perda tersebut merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap daerah untuk mengatasi permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh di tiap-tiap daerah. (ant)