City Portal of Pekanbaru

Alot hingga Dini Hari, APBD Batal Disahkan

budget.jpg
(ilustrasi)

Pengesahan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau 2017 berjalan alot hingga Kamis (1/12) dini hari. Padahal, target pengesahan dijadwalkan paling lambat kemarin, 30 November 2016.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Husaimi Hamidi mengungkapkan, pengesahan RAPBD terlambat karena ada perubahan pada sejumlah satuan kerja. Ia mencontohkan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau, yang itu tidak pernah dibahas di komisi anggarannya.

"Saya bilang saya tidak mau mengesahkan yang tidak saya mengerti, karena APBD itu satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan," kata dia kepada pers di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis dini hari.

Dia menyebutkan bahwa dalam rapat pembahasan itu, rencana kerja anggaran BPMPD tidak ada sehingga harus menunggu dulu. Hal itu, baru sampai setelah lama menunggu, sehingga waktunya molor hingga dini hari.

Husaimi kemudian meminta ketegasan sekretaris daerah kepada Kepala BPMPD. Ketegasan itu agar pada 2017 gaji BPMPD dibayar, tapi programnya dicoret. Namun, menurutnya, Sekda Riau Ahmad Hijzai tidak berani dan anggota DPRD lainnnya juga tidak mau.

"Itu masalahnya, kita membahas APBD lalu kita cap (sahkan) apa yang kita tak mengerti," kata Anggota Komisi C itu.

Anggota Banggar lainnya, Aherson, juga mengatakan dirinya hanya meminta RKA, tapi tidak disiapkan. Alasannya harus digandakan terlebih dahulu dengan menjemput pegawai ke kantornya serta telepon ‘ini dan itu’ segala macam sehingga menunggu.

"Itu bukan sedikit tapi banyak, jadi bagi yang sudah menyiapkan dilanjutkan, yang belum ditunggu. Apa mungkin kegiatan saja disahkan angkanya tidak tahu. Walaupun ada pergeseran di pembahasan komisi, mestinya itu direkap," kata dia.

Kepala BPMPD Riau Ismaili Fauzi menyatakan bahwa RKA telah siap. Akan tetapi memang bahan yang akan ditayangkan dalam rapat dengan DPRD masih di kantor. Oleh karena itu, ia harus menghubungi pegawai terlebih dahulu.

"Tentu yang namanya pegawai ada yang punya anak, harus menidurkan anak dulu. Masalahnya salah komunikasi saja, anggaran kita sudah masuk dan sudah selesai dibahas," kata dia. (ant)