City Portal of Pekanbaru

Ahok Diadili Pekan Depan, Pengunjung Sidang akan Dibatasi

PENGADILAN Negeri Jakarta Utara menjadwalkan persidangan terdakwa kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang juga Gubernur DKI Jakarta (nonaktif), pada Selasa pekan, 13 Desember 2016.

"Sidangnya pada 13 Desember 2016, hari Selasa," kata Humas PN Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, di Jakarta, Selasa (6/12).

Ia menyebutkan majelis hakim perkara penistaan agama itu dengan lima anggota yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto, yang juga kepala PN Jakarta Utara.

Persidangan akan dilakukan secara terbuka, yang artinya dapat disaksikan oleh pengunjung. "Namun tetap akan batasi jumlahnya, mengingat ruangannya tidak bisa menampung terlalu banyak pengunjung," katanya.

Karena itu, ia memohon pengertian dari masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan itu dengan tidak memaksakan diri melihat secara langsung di ruangan. Soal keamanan mereka berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan.

Sidang perkara dugaan penistaan agama itu akan digelar di ruang Kusuma Atmaja lantai dua eks gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17. Persidangan digelar di Jakarta Pusat karena gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Sunter masih direnovasi.

"Ruangannya di lantai 2, Ruang Kusuma Atmaja, itu ruangan yang besar dibandingkan ruangan lainnya," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi.

"Kita bersidang untuk sementara di Jalan Gajah Mada dahulu sampai renovasi PN Jakut selesai," katanya.

Hasoloan mengatakan Ruang Kusuma Atmaja paling luas dibandingkan dengan ruangan lain di bekas gedung PN Jakarta Pusat namun dia tidak tahu berapa kapasitasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan pekan lalu kepolisian sudah melaksanaan pelimpahan berkas perkara tahap kedua dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Berkas perkara itu terdiri atas 826 halaman yang berisi keterangan dari 30 saksi, 11 ahli dan satu tersangka.

Kejaksaan kemudian mengirimkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang akan membuat dakwaan untuk persidangan perkara itu.

Ahok dijerat menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. (ant)