City Portal of Pekanbaru

Wapres: Pemerintah Tolak Usulan Moratorium UN

ujian-nasional.jpg
(istimewa)

USULAN penghentian sementara atau moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak disetujui oleh pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkaji ulang usulan tersebut.

"Usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi diminta kaji ulang," kata Kalla di Jakarta, Rabu (7/12), menanggapi hasil sidang paripurna terkait Ujian Nasional.

Wapres menjelaskan, usulan itu ditolak dengan alasan Ujian Nasional masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Termasuk pemerataan pendidikan.

"Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," kata Wapres Jusuf Kalla kepada pers di Istana Wapres.

Meski begitu, Kalla sependapat penyelenggaraan Ujian Nasional perlu dievaluasi. Perlu pula pembanding dengan negara lain, karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem Ujian Nasional seperti China, Korea dan India.

"Kita kaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya," ujar Kalla.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait Ujian Nasional. Pertama, penghapusan Ujian Nasional dari sistem pendidikan, kedua penghentian sementara (moratorium) Ujian Nasional mulai 2017, dan ketiga, menjalankan Ujian Nasional dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Khusus untuk opsi ketiga, Ujian Nasional untuk tingkat SMA dan sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP dan sederajat ditangani pemerintah kabupaten dan kota.

Soal usulan moratorium Muhadjir beralasan saat ini Ujian Nasional hanya berfungsi untuk pemetaan kualitas pendidikan, bukan menentukan kelulusan peserta didik. Ia mengatakan, kementerian ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

Sedangkan negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah. "Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," paparnya. (ant)