City Portal of Pekanbaru


Duh, Tak Satu pun Penghargaan KPK Singgah di Riau

awas-korupsi.jpg
(istimewa)

BERSEMPENA puncak peringatakan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 yang digelar di Pekanbaru, Jumat (9/12), KPK menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah, lembaga, dan instansi pemerintah. Sayangnya, tak satu pun penghargaan untuk tuan rumah, Riau.

Pada kategori pengendalian dan pelaporan gratifikasi untuk tingkat pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai yang terbaik.

"Parameternya karena sudah ada unit-unit yang dibentuk untuk koordinasi dan mengendalikan pencegahan gratifikasi. Karena itulah mereka (Jawa Tengah) dapat penghargaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dia mengemukakan, tim dari KPK melakukan penilaian kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sistem yang dibangun Pemprov Jateng dinilai yang terbaik, karena sudah terlihat dampak positifnya.

"Semoga ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya," kata Agus.

Penghargaan dari KPK diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pria kelahiran Karanganyar tahun 1968 ini mengatakan, kunci keberhasilan untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya sangatlah mudah.

"Sebenarnya ini persoalan mau atau tidak saja," kata Ganjar Pranowo .

Menurut dia, karena dari awal Pemprov Jateng sudah bersepakat tidak melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), maka dirinya secara pribadi memberikan contoh dengan melaporkan dan menyerahkan semua barang gratifikasi kepada KPK.

Ganjar mengatakan ini adalah kedua kalinya Pemprov Jateng menerima penghargaan dari KPK, setelah pada 2015 juga menerima penghargaan tingkat nasional sebagai pemerintah daerah yang paling banyak menyerahkan barang gratifikasi.

Ganjar menjelaskan, Inspektorat Jateng telah memiliki sistem pelaporan gratifikasi untuk semua aparatur sipil negara, yang terus berjalan hingga kini.

"Jadi meski saya sudah tidak jadi gubernur lagi, cetak biru sistemnya sudah ada," ucapnya.

Pada saat yang sama, KPK juga menyerahkan penghargaan terhadap sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi terbaik untuk tingkat kementerian dan lembaga, yang didapatkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, penghargaan serupa untuk BUMN/BUMD diraih oleh Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk.

Selain itu, KPK juga memberikan penghargaan untuk Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik. Untuk tingkat pemerintah daerah, penghargaan ini diraih oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Kemudian untuk BUMN/BUMD diraih oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), dan PT Telkom Indonesia Tbk. Sementara itu, untuk tingkat kementerian dan lembaga diraih oleh Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. (ant)