City Portal of Pekanbaru


Eko Patrio Janji Datangi Bareskrim Habis Shalat Jumat

anggota-dpr-eko-patrio.jpg
(ist)

KOMEDIAN yang kini menjadi anggota DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyatakan akan datang ke Bareskrim Polri besok, Jumat (16/12), terkait pernyataan soal penangkapan terduga teroris di Bekasi.

Seharusnya Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta datang hari ini untuk memenuhi panggilan Bareskrim. Akan tetapi, ia tak kunjung datang.

"Mohon maaf baru dibalas (untuk berikan penjelasan). Besok saja ketemu di Bareskrim setelah salat Jumat. Saya akan datang, terima kasih," demikian pesan singkat Eko, Kamis (15/12).

Sementara itu, di kesempatan berbeda, beredar Laporan Polisi Nomor : LPI1233/Xll/2016/Bareskrim, tanggal 14 Desember 2016, dimana, disebutkan pelapor bernama Sofyan Armawan, melaporkan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dan atau UU No. 19 tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, atas nama Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengatakan, laporan tersebut benar adanya. "Iya benar (ada laporan tersebut)," kata Rikwanto.

Berdasarkan sumber di kepolisian , Eko Patrio dipanggil diduga terkait pernyataannya yang menyebut pengungkapan kasus terorisme di Bekasi, Jawa Barat, akhir pekan lalu merupakan pengalihan kasus dugaan penistaan agam yang mendera Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya memanggil Eko untuk diminta keterangan soal pernyataannya itu.

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Agus.

Protes

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto memprotes pihak Bareskrim Polri yang dianggapnya telah bertindak sewenang-wenang karena memanggil anggota Fraksi PAN, Eko Patrio.

Padahal, menurut Yandri, Eko tidak melakukan tindakan kriminal apa pun. Berdasarkan informasi yang dia terima, pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online..

"Padahal, belum tentu benar apa yang diucapkan, bisa jadi media yang salah. Tapi pihak kepolisan sudah memanggil untuk diperiksa," kata Yandri saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Yandri mengingatkan bahwa seorang anggota DPR baru bisa dipanggil oleh kepolisian atas izin Presiden.

Dia mempertanyakan apakah kepolisian sudah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan untuk memanggil Eko.

Ketua DPP PAN ini juga mengingatkan bahwa seharusnya pernyataan anggota DPR dilindungi undang-undang dan tak bisa dikriminalisasi.

"Kepolisian harusnya tidak perlu reaktif terhadap komentar anggota DPR. Karena ini nanti akan dijadikan rujukan. Kalau ada komentar miring, berseberangan, berurusan dengan pihak berwajib. Ini imbauan kami ke pihak kepolisian," kata dia.

Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna, Fahri Hamzah setuju dengan pernyataan Yandri.

Dia menilai harus ada evaluasi dari pihak kepolisian agar tidak mudah menindak anggota DPR hanya karena ucapannya. "Karena anggota Dewan pejabat yang dilindungi konstitusi," ucap Fahri. (lp6/kps)