City Portal of Pekanbaru

Eko Patrio Sebut 7 Media Online Mengarang Bebas Soal Pernyataannya

eko-patrio-klarifikasi.jpg
(ist)

EKO Hendro Purnomo, yang akrab disapa Eko Patrio, memenuhi janjinya datang ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/12) siang, untuk memberikan penjelasan soal pemberitaan di media online yang menyebutkan bahwa ia menganggap penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu.

Usai bertemu Bareskrim sekitar satu jam lamanya, anggota DPR dari Fraksi PAN itu kepada wartawan mengatakan ia merasa tak pernah diwawancara media apapun soal itu.

"Ada tujuh media online yang buat saya imaginer, mengarang bebas," ujar Eko, di Bareskrim Polri.

Menurut dia, pemberitaan di media online tersebut tidak benar.

Ketika pertama kali mengetahui berita itu, Eko mengaku kaget dan langsung mengkalrifikaai melalui akun instagramnya, @ekopatriosuper.

"Kami mengambil kesimpulan ini bagian dari fitnah zalim yang tadi saya sebutkan tadi, baik saya maupun kepolisian," kata Eko.

Dia mengatakan, tak hanya dirinya yang dirugikan atas pemberitaan ini. Kepolisian, khususnya Densus 88 yang sudah bekerja keras memerangi teroris juga terkena dampaknya.

Eko justru mengapresiasi kepolisian atas apa yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari teroris.

Ia aberharap awak media menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Ini pembelajaran juga biar balance dan juga masyarakat tidak gundah dan gulana tidak juga mudah terhasut, terprovokasi dengan pernyataan yang dibuat media online yang notabene adalah tidak bertanggung jawab," kata Eko.

Saat disinggung soal ketidakhadiran dirinya saat diundang penyelidik pada Kamis (15/12/), Eko mengaku ada pekerjaan yang harus dihadirinya.

Ia membantah bahwa dirinya sengaja menghindari pemeriksa. "Saya dari kemaren mau datang, cuma kondisinya saya harus mengantarkan berkas dan ada rapat di internal partai," kata Eko.

Kritik Polri

Sementara itu, pemanggilan Eko Patrio yang merupakan anggota Komisi X DPR kembalu dipersoalkan pihak legislatif.

Kali ini Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta Polri mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR yang diatur dalam konstitusi. Sehingga terjaga sikap saling menghormati dan menghargai kewibawaan institusi masing-masing.

"Saya setuju dan mendukung pendapat Kapolri bahwa anggota DPR itu harus berbicara berdasarkan data dan fakta. Namun pemanggilan anggota DPR itu ada tata caranya sebagaimana diatur dalam UU," kata Soesatyo, di Jakarta, Jumat.

Dia mengingatkan Kepolisian Indonesia harus menghargai posisi DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Aturan itu, menurut dia, yaitu jika ada anggota DPR diduga melanggar aturan maka ada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan menindak yang bersangkutan, sesuai tingkat kesalahan. "Ada aturan ketatanegaraan yang juga harus dihormati, pemanggilan anggota DPR harus seijin presiden," ujarnya.

Hal itu menurut politikus Partai Golkar itu, sama ketika ada kepala Polda atau pejabat tinggi di Kepolisian Indonesia membuat kekeliruan. Ada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia yang menangani terlebih dulu.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR sebagai pengawas di sektor hukum tidak bisa sembarang memanggil pejabat Kepolisian Indonesia untuk dimintai keterangan dalam sidang komisi di DPR.

"Kami harus minta ijin kepala Kepolisian Indonesia. Kenapa? Karena kita harus saling menghormati dan menghargai kewibawaan institusi kita masing-masing," katanya.

Soesatyo menegaskan, DPR walaupun memiliki kewenangan atau hak pengawasan, hak anggaran dan hak membuat atau mengubah UU, tetap harus menghargai institusi Polri dan sebaliknya juga demikian. (kps/ant)