City Portal of Pekanbaru


Tolak eksepsi, ini jawaban jaksa soal Ahok tak niat menistakan agama

persidangan.jpg
(ist)

SIDANG kedua kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (20/12), tak berlangsung lama. Kurang dari sejam.

Dalam sidang hari ini Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono memberikan jawaban atas nota keberatan (eksepsi) terdakwa, yang disampaikan langsung oleh Ahok pekan lalu. Salah satunya tentang keberatan Ahok yang menyatakan tidak ada niat melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Ali Mukartono mengatakan, Pasal 156 huruf a KUHP yang didakwakan kepada Ahok itu tidak berkaitan dengan penafsiran Surat Al Maidah ayat 51.

"Materi dakwaan Pasal 156 huruf A KUHP tidak terkait langsung dengan tafsir Al Maidah 51. Sebenarnya unsur bagian dari materi perkara yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja," ujar Ali Mukartono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Selasa.

Ali Mukartono mengatakan, untuk menilai ada tidaknya niat seseorang menodai agama, hal itu tidak hanya dilihat dari niat dan pernyataan terdakwa, seperti yang disampaikan Ahok dalam eksepsinya. Namun, hal tersebut harus dilihat dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan.

Peristiwa yang saling berkaitan itu adalah Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu sebagai gubernur. Namun, dalam sambutannya, Ahok mengaitkan Surat Al Maidah ayat 51 dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2017.

"Pada saat itu pula, terdakwa terdaftar sebagai calon gubernur dan mengetahui penyelengaraan Pilkada 2017, dan saat itu juga mengatakan kepada warga yang mayoritas beragama Islam (untuk) jangan percaya sama orang dibohongi sama Al Maidah (ayat) 51," paparnya.

JPU menilai, pernyataan Ahok tidak dapat dipisahkan dengan mendudukkan Surat Al Maidah ayat 51 sebagai sarana untuk membodohi masyarakat. Unsur kesengajaan yang dimaksud JPU akan dibuktikan dalam tahap pembuktian.

Karena itu, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa Ahok.

Sempat diwarnai interupsi kuasa hukum terdakwa, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto menutup sidang sekitar pukul 09.58 WIB. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan, untuk mendengarkan keputusan majelis hakim terkait keberatan Ahok.

Dalam dakwaannya dalam persidangan perdana pekan lalu, jakwa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. JPU menilai, Ahok telah menodai agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Menurut Pasal 156 KUHP, siapa pun di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Sementara itu, menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bubarkan diri

Mengetahui sidang telah rampung, pukul 10.15 WIB kelompok massa penentang dan pendukung Ahok yang berkumpul di luar gerbang pengadilan mulai membubarkan diri dengan tertib.

Meski demikian, orator dari kelompok massa yang membawa atribut-atribut organisasi masyarakat Islam, yang sepanjang sidang tanpa henti menyampaikan orasi menuntut penuntasan kasus Ahok, menyerukan agar pada sidang selanjutnya massa kembali hadir untuk mengawal jalannya persidangan.

"Kita kembali lagi pada tanggal 27 Desember nanti untuk konsisten mengawal jalannya persidangan," seru salah satu orator dari atas mobil komando massa aksi.

Bubarnya massa pelaku aksi sempat membuat arus lalu lintas di ruas Jalan Gajah Mada cukup padat dan tersendat. (ant/kps/dtc)