City Portal of Pekanbaru

Gubernur ingatkan tak ada pungutan liar saat pembagian rapor

cium-tangan-guru.jpg
(antara)

PUNGUTAN liar (pungli) yang disinyalir kerap terjadi saat pembagian rapor di sekolah-sekolah menjadi perhatian Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Ia mengingatkan akan ada sanksi tegas untuk sekolah, guru ataupun komite yang melakukan pungli.

"Saya ingatkan, jangan lagi ada pungli apapun bentuknya saat pembagian rapor. Saya ingin dunia pendidikan kita benar benar menjadi contoh penerapan integritas, wilayah bebas praktik korupsi, karena disinilah harapan masa depan kita," kata Gubernur di Pekanbaru, Kamis (22/12).

Dia meminta kepada tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk bergerak mengawasi proses pembagian rapor. Serta segera bertindak cepat dan tegas jika mendapat laporan dari warga tentang adanya pungutan liar di sekolah.

Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman itu berjanji akan mencarikan jalan keluar atas kekurangan biaya operasional sekolah, terutama sekolah negeri. Karena masalah biaya operasional ini sering menjadi alasan timbulnya pungli.

"Saya akan carikan jalan keluar untuk itu sehingga menutup kemungkinan adanya pungli, di tahun 2017 Pemprov Riau telah menganggarkan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)," paparnya.

Tidak hanya saat pembagian rapor, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Riau ini juga meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungli saat penerimaan siswa baru.

"Harus bersih, akuntable dan transparan," ujarnya.

Biaya operasional sekolah (BOS) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat hanya sepertiga dapat menutupi kebutuhan. Sehingga sekolah memungut uang komite.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol mengatakan selama ini dana komite digunakan untuk tambahan operasional kebutuhan sekolah. Sehingga tidak bisa dikaitkan dengan pungli yang digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang dan di luar dari kebutuhan sekolah.

"Uang komite dipungut secara sukarela," ucapnya.

Untuk mengatasi kekurangan biaya operasional itu, Kamsol mengatakan pemerintah provinsi akan membantu lewat anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di APBD 2017. (ant/sfa)