City Portal of Pekanbaru


Saat ini terdaftar 142 tenaga kerja asing, termasuk dari China

tenaga-kerja-asing.jpg
(antara)

RAMAI isu banjirnya tenaga kerja asal China, yang disebut-sebut mencapai 20 juta oran, sampai membuat Presiden Joko Widodo harus angkat bicara untuk menepisnya. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja asing, termasuk China, di Pekanbaru?

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, saat ini terdapat sekitar 142 orang tenaga kerja asing.

"Mereka berasal dari berbagai negara," kata Kadisnaker Pekanbaru Jonny Sarikoen di Pekanbaru, Minggu (25/12).

Kewarganegaraan mereka itu antara lain China, Australia, Filipina, Singapura, Banglades, Prancis, Amerika, dan Inggris.

Semuanya terdaftar sesuai dengan kebangsaan, jabatan, dan di mana mereka bekerja. "142 naker (tenaga kerja) asing itu terdaftar bekerja di Pekanbaru," ucapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya secara periodik melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai daftar dan jangka waktu kontrak tenaga kerja asing di Pekanbaru.

"Misalnya, tenaga kerja masuk mulai Februari, lima bulan atau enam bulan kemudian sesuai kontrak saat hendak berakhir kami turun ke lapangan mengecek," kata dia.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada masalah dengan tenaga kerja asing di Pekanbaru. Termasuk mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal.

Sesuai aturan, tenaga kerja asing mesti mengantongi sejumlah perizinan dan memiliki kompetensi tertentu.

"Harus ada sponsor, harus ada permintaan. Jadi, tidak bisa orang masuk ke Indonesia mau bekerja," ujar Plt. Dirjen Binwasnaker Kementerian Tenaga Kerja Maruli Apul Hasoloan dalam diskusi bertema "Di Balik Serbuan Warga Asing" di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12).

Dia mengatakan, kementerian akan melakukan pemeriksaan ke beberapa perusahaan, terkait isu serbuan kerja asal China yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Kami memeriksanya dalam hubungan kerja, memeriksanya ke perusahaan-perusahaan. Kami beri pemahaman. Jadi sisi pengawasan, kami sama-sama dengan polisi, dengan imigrasi. Pemeriksaan bersama-sama pemerintah pusat. Orang bekerja tidak seusai dengan izin akan kami tindak," tegasnya. (ant/sfa)