City Portal of Pekanbaru


Gaji dipotong sejak Juli, ratusan guru honor geruduk kantor wali kota

demo-guru.jpg
(ist)

PROTES gaji dipotong, sebanyak 438 guru tidak tetap (GTT) atau honor mendatangi kantor Wali Kota Pekanbaru, Selasa (27/12).

Biasanya menerima gaji Rp2,1 juta, kini hanya Rp 1,75 juta. Itu sudah berlangsung sejak Juli 2016. "Mana cukup untuk biaya hidup," kata salah satu guru SDN 16 Pekanbaru, Dewi Yulianora.

Dewi yang mengaku sebagai guru honor kategori dua (K2) ini sudah mengajar sejak 2004. Namun hingga kini nasibnya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tidak juga terwujud.

Diperparah lagi sejak Juli lalu ia dan rekan seprofesi harus menerima potongan gaji, yang bervariasi tergantung jenjang pendidikan.

"Saya biasa terima gaji Rp2.100.000 per bulan, sejak Juli dipotong hanya mendapat Rp1.750.000 perbulan," keluh dia.

Padahal sebut dia gaji tersebut sudah dipatok untuk kebutuhan biaya hidup dan anak sekolah serta keluarganya. "Kalau dipotong seperti ini kami harus cari kemana kurangnya," ucapnya.

Dia merinci besaran pemotongan gaji. Untuk guru lulusan S-1 (sarjana) dari sebelumnya Rp2.100.000 menjadi Rp1.750.000 per bulan. Honor guru tamatan D3 menjadi Rp1,650.000 dan tamatan SMA menjadi Rp1.500.00 0.

Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger membenarkan adanya pemotongan tersebut. Kata dia, itu untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2017 sudah disahkan. Sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. "Tentu yang tahu sebagai pengguna anggaran Pemko ini adalah Sekretaria Daerah Kota Pekanbaru,” ujarnya berkilah.

Dia berjanji akan meminta tim TAPD Pekanbaru bersama-sama utusan para guru yang protes membahas masalah ini. "Kami berharap ada solusi terbaik," kata dia.

Ditanya dasar apa Pemko Pekanbaru melakukan pemotongan honor para guru, Edwar kembali menerangkan dikarenakan keuangan pemerintah kota yang lagi krisis. Itu berlangsung sejak penurunan penerimaan daerah dari berbagai sektor, seperti DBH, DAU dan pajak.

"Kan kemampuan keuangan kita yang kurang selama ini kan, saya rasa semua tahu lah begitu. Saya masuk jadi Plt (Pelaksana Tugas Wali Kota) sudah begitu," kata dia.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru juga melakukan pengurangan pembayaran gaji honor tenaga harian lepas (THL) di satuan kerja. Pilihan itu diambil ketimbang merumahkan sebahagian besar mereka, yang dikhawatirkan menimbulkan gejolak. (ant/sfa)