City Portal of Pekanbaru

Ketua MA akui La Nyalla keponakan, tegaskan tak intervensi

hatta-ali.jpg
(ist)

BEBASNYA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta bikin banyak orang tersentak. Banyak yang tidak percaya dan mempertanyakan kenapa La Nyalla bisa lolos dari jeratan hukum.

Selain bukti-bukti cukup kuat, dua tersangka lainnya yang juga pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ketika dipimpin La Nyalla, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sebelumnya divonis bersalah.

Belakangan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali ikut disebut-sebut, karena La Nyalla merupakan keponakannya.

Guna menepis isu tersebut Ketua MA Hatta Ali secara khusus menggelar jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (28/12). Ia menegaskan tidak melakukan intervensi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara La Nyalla Mahmud Mattalitti, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

"Yang bersangkutan (La Nyalla) memang kerabat dekat saya, namun saya tidak melakukan intervensi atas kasus La Nyalla," kata Hatta dalam jumpa pers.

Baca jugaSaktinya La Nyalla, tiga kali menang praperadilan kini bebas di Tipikor

Dalam putusannya, Selasa (27/12), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan La Nyalla Mahmud Mattalitti dari semua dakwaan dalam perkara korupsi penggunaan dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

"Saya berani menjamin, tidak sedikit pun saya menyinggung soal kasus La Nyalla. Tidak pernah, meskipun dia keluarga sendiri," tegas Hatta.

Hatta mengatakan bahwa sebagai Ketua MA dia harus menjadi contoh dalam menjaga independensi hakim.

"Hakim itu harus independen, keputusannya otonom dan penuh kemerdekaan, inilah yang saya jaga," katanya.

Jaksa sebelumnya menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada La Nyalla, ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,1 miliar.

Jaksa menilai La Nyalla terbukti mengorupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp26,654 miliar.

Tapi semua mentah di tangan majelis hakim, yang memutuskan La Nyalla. Putusan itu sendiri tidak bulat, karena diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dua hakim.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak menyangka hal itu terjadi. Ia menilai putusan bebas itu tidak masuk akal.

"Karena enggak masuk akal saya kalau yang bersangkutan (La Nyalla) bebas," kata dia. (ant/sfa)