City Portal of Pekanbaru

Minim perda dihasilkan, wakil rakyat tolak diberi rapor merah

gedung-drpr-riau.jpg
(ist)

KINERJA wakil rakyat Riau patut dikritisi karena minimnya rancangan peraturan daerah (Perda) yang tuntas dibahas. Sampai di penghujung 2016, kurang dari 10 Perda yang selesai dibas dan disahkan.

Padahal, dalam proyek legislasi daerah (Prolegda) direncanakan 32 rancangan peraturan daerah (Ranperda) selesai dibahas di 2016.

Meski capaian sangat rendah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau menolak untuk disalahkan. Tak mau disebut kinerjanya pantas dapat rapor merah.

"Rapor merah itu bukan di BP2D, justru di dewan bersama karena fungsi legislasi dan kontrol yang lemah. Memang BP2D diberi mandat untuk Raperda, tapi dapur awal saja lalu dilepas di panitia khusus," kata Wakil Ketua BP2D DPRD Riau, Sumiyanti, Rabu (28/12).

Menurutnya, tudingan tersebut adalah salah pemahaman terkait fungsi dewan. Fungsi legislasi dan kontrol dilakukan oleh seluruh anggota dewan. Dalam hal ini pimpinan juga berperan untuk menentukan jadwal pengerjaan Ranperda pada rapat badan musyawarah.

"Semua harus mengawal, pimpinan DPRD dan komisi mengawal raperda selesai atau tidak. Pimpinan menggesa jadwal di Banmus," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan ada tiga kemungkinan Raperda lambat diselesaikan. Pertama karena kinerja Pansus itu sendiri dan kedua kerumitan Perda yang cukup krusial. Seperti rencana tata ruang wilayah yang panjang pembahasannya dan harus harus komprehensif.

Ketiga juga bisa karena mekanisme dewan yang panjang untuk Ranperda dari inisiatif dewan. Untuk itu ada tujuh paripurna yang harus dilewati sampai ketuk palu pengesahan Ranperda menjadi Perda. Kalau Ranperda dari eksekutif hanya empat paripurna.

Kemudian ada juga mekanisme harmonisasi tingkat pimpinan, penyelarasan di BP2D dan fasilitasi di kementerian dalam negeri paling cepat 15 hari dan biasanya lebih lama. "Banyak aspek yang menyebabkan ranperda tidak selesai," imbuhnya.

Tahun 2016 ini disepakati ada 32 proyek legislasi daerah. Hingga saat ini belum sampai 10 yang disahkan.

Yang disahkan di antaranya Perda Tata Kelola BUMD, Perda Organisasi Pemerintahan Daerah, Perda Tanah Ulayat, Perda Pengembangan Pariwisata, Perda Pengelolaan Keuangan, dan dua raperda kamulatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 dan murni 2017.

Beberapa Ranperda juga ada yangvtelah dibentuk pansusnya, namun belum selesai karena adanya pengajuan perubahan judul.

Hal inilah yang membuat kinerja BP2D dianggap memiliki rapor merah oleh sejumlah pihak.

"Ranperda yang belum selesai tapi sudah memakai anggaran akan diselesaikan 2017. Kalau yang belum dipakai anggarannya akan diluncurkan 2017," ujar Sumiyanti. (ant/sfa)