City Portal of Pekanbaru


Rp 12 miliar untuk padamkan kebakaran hutan tahun depan

pemadaman.jpg
(ist)

ANGGARAN untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017 meningkat signifikan. Tahun deoan dikucurkan Rp 12 miliar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diprediksi masih akan terus mengancam Riau tahun depan.

"Dengan anggaran sebesar ini kita harus lebih mengoptimalkan kinerja yang dititikberatkan pada upaya pencegahan Karhutla," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (BPBD) Edward Sanger usai acara refleksi pelaksanaan Pusdalkarhutla 2016 di Ruangan Melati Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Selasa (27/12).

Dari anggaran senilai Rp12 miliar tersebut, Rp10 miliar diantaranya digunakan untuk pengadaan alat pemadam kebakaran. Sedangkan Rp2 miliar sisanya dialokasikan untuk pencegahan Karhutla baik bentuk pelatihan dan patroli.

Pada 2016, anggaran untuk Karhutla yang digunakan hanya sebesar Rp2 miliar diperuntukkan pada penanggulangan bencana, sedangkan untuk kegiatan patroli BPBD tidak punya anggaran khusus. Karena selama ini secara fungsinya, BPBD hanya mengurus soal penanggulangan bencana bukan pada pencegahan.

"Yang Rp2 miliar pada 2016 itu untuk anggaran sosialisasi, pelatihan serta kegiatan dalam penanggulangan Karhutla. Sedangkan tahun depan kita prioritaskan anggaran digunakan untuk pencegahan bagaimana meminimalisir munculnya titik api," kata Edward.

Ia mengatakan, metode pencegahan perlu dikonsepkan secara matang. Upaya preventif diantaranya membaca potensi kemunculan titik api yang difokuskan di sejumlah kawasan yang rawan. Sedangkan untuk bantuan helikopter, BPBD meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar disiagakan empat helikopter di awal tahun.

"Satu untuk patroli, dua untuk waterbombing sedangkan satu lagi untuk teknolog modifikasi cuaca," kata Edward.

Hadir di tempat yang sama, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Raffles Brotestes Panjaitan meminta Provinsi Riau yang menjadi salah-satu kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan untuk bergerak cepat dalam memantau bencana ini di awal 2017.

"Pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pendukung, kuncinya tetap berada di provinsi, kabupaten/kota sampai unit terkecil level desa. Untuk itu dalam sistemnya di awal tahun kita seharusnya sudah bergerak, melakukan antisipasi dini terhadap bencana ini," katanya pula.

Hal ini disampaikkannya berdasarkan informasi dari Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)perkiraan iklim lebih ekstrim di 2017 dengan musim kemarau yang diprediksi terjadi di Februari mendatang, sehingga pihaknya mengimbau seluruh satuan kerja terkait untuk lebih proaktif membaca potensi kemunculan hot spot di sejumlah kawasan.

Khusus di Provinsi Riau, lanjut dia, pihaknya telah mengirimkan bantuan alat berupa 217 unit motor jenis trail untuk mendukung operasi terpadu ditambah 10 unit mobil personil.

"Program bantuan alat ke Provinsi Riau menjadi prioritas kita," kata dia. (ant/sfa)