City Portal of Pekanbaru

Ditangkap KPK, Bupati Sri Hartini langsung dipecat pukul 12.30

sri-hartini.jpg
(ist)

MESKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, DPP PDI Perjuangan sudah mengambil sikap dengan memecat kadernya itu.

Pemecatan Sri Hartini sebagai kader partai banteng moncong putih hanya beberapa jam setelah penangkapan.

"Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pers di Jakarta, Jumat (30/12).

Hasto menegaskan bahwa apa yang dilakukan Sri Hartini tersebut sangat tidak pantas dan partai meminta maaf atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Menurutnya, setelah mendapat kabar Bupati Klaten kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.

Baca Juga : Kisah dinasti dalam penangkapan wanita Bupati Klaten

"Tindakan yang bersangkutan sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi," jelas Hasto.

Atas peristiwa tersebut, PDI Perjuangan kembali mengingatkan seluruh jajaran kader partai, baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural dalam partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.

"Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan. Ini menjadi pelajaran penting bagi partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi," kata Hasto.

Oleh sebab itu, DPP PDI Perjuangan meminta seluruh anggota dan kader partai untuk belajar dari kasus tersebut dan mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi guna mengembalikan watak kekuasaan untuk rakyat.

Rencananya, Sri Hartini dan beberapa orang lainnya yang tertangkap akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Penyidik KPK punya waktu 1x24 jam untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.

Segel ruang kerja bupati

Sementara itu, aparat KPK menyegel ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini di Gedung B kompleks Setda Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di Jalan Pemuda, Jumat siang.

Berdasarkan informasi di kantor Kabupaten Klaten menyebutkan dua petugas KPK datang langsung menuju ruang kerja Bupati Sri Hartini dan menyegel pintu agar tidak ada orang masuk ke ruangannya.

Menurut salah satu ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang yang mengaku dari KPK datang ke kantor kabupaten, sekitar pukul 12.00 WIB.

"Dua petugas KPK itu, melarang agar ruang kerja bupati steril, tidak ada orang masuk," kata dia.

Sementara di papan nama Bupati Klaten Sri Hartini yang menempel di dinding dekat pintu masuk ruang kerja juga ada tanda bupati sedang dinas luar.

Kondisi di kantor Kabupaten Klaten terlihat cenderung sepi dan semua pegawai yang ada di ruangnya terlihat banyak diam.

Selain itu, KPK juga menyegel satu unit mobil operasi Toyota Innova warna hitam nopol AD 100 C dengan menempal kertas atau stiker tanda KPK.

Mobil operasional Bupati Klaten tersebut terlihat di parkir di halaman rumah dinas bupati yang jaraknya sekitar 100 meter dari kantor kabupaten.

Ketua KPK Agus Rahardjo sudah membenarkan penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini. Meski demikian hingga Jumat sore belum keterangan pers resmi terkait kasus yang menjerat Sri Hartini. (ant/sfa)