City Portal of Pekanbaru


Kapolda minta penanganan kasus korupsi jangan cuma bidik kroco-kroco

kapolda-riau.jpg
(ist)

SEPANJANG 2016 lalu jajaran Kepolisian Daerah Riau menangani sebanyak 36 perkara tindak pidana korupsi atau Tipikor. Dari kasus-kasus itu, 38 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Seluruh perkara Tipikor yang ditangani Polda Riau dan jajaran diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp38 miliar," kata Kapolda Riau Irjen Pol. Zulkarnain dalam pemaparan akhir tahun di Pekanbaru, Sabtu (31/12), seperti dikutip dari antarariau.

Zulkarnain yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kapolda Riau itu merincikan bahwa mayoritas perkara korupsi ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Sebanyak 11 kasus selama 2016 ini yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Selanjutnya Polres Pelalawan dan Polres Indragiri Hulu merupakan satuan wilayah yang menangani perkara kedua terbanyak, masing-masing lima perkara Tipikor.

Polres Rokan Hulu dan Polres Meranti masing-masing menanganai tiga perkara Tipikor. Selanjutnya dua perkara ditangani Polres Indragiri Hilir, Polres Dumai, Polres Siak, dan Polres Kampar.

Terakhir satu perkara Tipikor ditangani Polres Kuantan Singingi, Polresta Pekanbaru dan Polres Bengkalis.

Sementara itu, jika dibanding tahun sebelumnya, kasus Tipikor yang ditangani Polda Riau mengalami penurunan 13 persen. Begitu juga dengan total kerugian negara yang sebelumnya mencapai Rp86,7 miliar.

Lebih jauh, Zulkarnain meminta kepada jajarannya agar penanganan kasus korupsi dilakukan secara serius serta dilakukan secara tuntas.

"Saya tegaskan bahwa penanganan korupsi tidak hanya berhenti di kroco-kroconya. Harus sampai tuntas," jelasnya.

Meski begitu, ia juga berharap agar penanganan korupsi tidak menghambat pembangunan daerah. "Karena yang kita tangani adalah yang nyolong duit negara," tegasnya.

Perkara Tipikor yang ditangani Polda Riau tahun lalu antara kasus korupsi berjamaah yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh serta Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi dalam dugaan penyelewengan dana bantuan sosial.

Polda Riau juga turut menangani dugaan korupsi pembangunan pelabuhan di Meranti dan pembangunan sekolah di Indragiri Hulu.

Meski begitu, Polda Riau masih memiliki pekerjaan rumah untuk segera menuntaskan hingga melimpahkan perkara itu ke Kejaksaan. (sfa)