City Portal of Pekanbaru

Segera urus surat kendaraan Anda, besok tarif baru berlaku!

stnk.jpg
(antara)

KENAIKAN tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan mulai berlaku besok, Jumat (6/1/2017).

Masih ada waktu hari ini, Kamis, untuk melakukan pengurusan surat-surat penting kendaraan bermotor tersebut. Seperti terjadi di banyak daerah, para pemilik kendaraan beramai-ramai mendatangi kantor Samsat.

Sebenarnya ada yang jatuh tempo pengurusan masih lama. Akan tetapi mereka mengurusnya lebih cepat untuk menghindari pemberlakuan kenaikan tarif, seperti tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, berikut ini tarif baru pengurusan STNK dan BPKB:

Kendaraan roda empat
* STNK baru: dari Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu
* STNK perpanjangan: dari Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu (per 5 tahun)
* STNK pengesahan Rp 50 ribu (per tahun)
* STCKR: dari Rp 25 ribu menjadi Rp 50 ribu
* BPKB baru: dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu
* BPKB ganti pemilik: dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu
* Mutasi: dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Kendaraan roda dua:
- STNK baru: dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu
- STNK perpanjangan: Dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu (per 5 tahun)
- STNK pengesahan: Rp 25 ribu (per tahun)
- STCK: Rp 25 ribu (harga tetap)
- BPKB baru: dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu
- BPKB ganti pemilik: dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu
- Mutasi: dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Menanggapi keberatan masyarakat atas pemberlakuan tarif baru itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan itu untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang diselenggarakan Polri.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh kementerian dan lembaga harus mencerminkan jasa yang diberikan. Jadi harus menggambarkan pemerintah yang lebih efisien, baik, terbuka dan kredibel," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (3/1) lalu.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif PNBP ini merupakan kewajaran, karena terakhir kali tarif tersebut mengalami penyesuaian pada 2010 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang dinamis. (sfa)