City Portal of Pekanbaru

Evaluasi bebas visa, Yasonna tepis itu karena isu serbuan pekerja China

laoly.jpg
(ist)

BANYAK dikritik, pemerintah akhirnya akan mengevaluasi kebijakan bebas visa. Tapi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menepis anggapan hal itu dilakukan karena serbuan tenaga asing, terutama asal China, yang belakangan ramai diributkan.

Menurut Yasonna, evaluasi perlu dilakukan karena beberapa negara tak memberikan keuntungan timbal balik terkait kebijakan bebas visa tersebut.

"Ada negara-negara kecil yang enggak pernah kirim turisnya. Untuk apa kami kasih," ujar Yasonna usai mengikuti rapat koordinasi khusus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Kata Yasonna, evaluasi dilakukan buka karena isu serbuan tenaga kerja asing asal China.

Dia memaparkan, derdasarkan data Kemenkumham, warga negara asal China yang masuk ke Indonesia berjumlah 1,3 juta orang. Dari jumlah tersebut yang berstatus sebagai pekerja hanya 21 ribu orang. Sisanya adalah turis.

"Orang China yang bekerja di sini cuma 21 ribu. Kecil banget lah. Relatif jumlahnya daripada orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Jadi untuk apa menciptakan ketakutan sendiri," kata dia.

Jika ada warga asing yang bekerja di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, Yasonna menegaskan aparat penegak hukum akan bertindak tegas dengan memulangkan atau mendeportasi mereka.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dak Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing perlu dievaluasi. Pernyataan ini menyusul maraknya isu mengenai pekerja ilegal di Indonesia.

Kalla mengungkapkan, awalnya kebijakan bebas visa untuk 169 negara diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Namun, melihat jumlah kedatangan wisman yang naik tak terlalu signifikan, Kalla merasa kalau kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali. Ia menyatakan, kebijakan itu juga berdampak pada penyalahgunaan untuk keperluan kerja. Salah satunya isu pekerja China di Indonesia.

Tiga alasan

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga alasan yang mendorong perlunya evaluasi untuk mencoret beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.

Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan untuk mencabut fasilitas tersebut untuk sejumlah negara dilakukan tidak semata karena adanya pelanggaran keimigrasian.

"Kami melihat ada manfaatnya atau tidak kita buka bebas visa ke negara-negara tertentu. Kalau tidak ada, untuk apa kita kasih?" kata dia.

Alasan kedua, lanjut mantan Menko Polhukam itu, yakni adanya pelanggaran yang dibuat dalam penggunaan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut.

"Ketiga, nilai tambah apa yang kita dapat dari itu. Kalau tidak ada (nilai tambah), ya ngapain," ucapnya.

Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan kepada sejumlah negara secara acak. Namun, ia mengaku proses evaluasi itu akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk pemeriksaan rinci. "Namanya evaluasi tidak akan (selesai) satu hari. Paling tidak satu bulan periksa ini itu segala macamnya," kata dia. (cnni/ant/sfa)