City Portal of Pekanbaru


FIITRA tuding wakil rakyat Riau lalai

gedung-drpr-riau.jpg
(ist)

KOMISI A DPRD Riau terus disorot karena dinilai lalai menjalankan tugasnya untuk melakukan fit and proper test calon komisioner Komisi Informasi (KI) Riau.

Padahal, masa jabatan Komisioner KI Riau telah berakhir pada 28 Desember 2016 lalu. Gubenur Riau juga belum mengeluarkan SK Perpanjangan Komisioner KI Riau.

Panitia seleksi telah menyerahkan 15 nama orang yang lulus dalam seleksi untuk diuji oleh DPRD Riau pada Awal Desember 2016 lalu. Mereka itu adalah Alnofrizal, Dedi Iskamto, SE, MM, Drs. Suhenri, Msi, Joni Setiawan Mundung, SP, Nasori, Nurahim Rasudin, Mahyudin Yusdar, Said Dailani, Tatang Yudiansyah, Tedy Boy, Zupra Irwan.

Sementara untuk calon perempuan yaitu Rihana, SH, MH, Rina Dianti Hasan, Hj. Nurhayana dan Hj. Khaznah Ghazali.

Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman mengatakan, mestinya komisioner KI Riau yang baru telah dilantik sesuai dengan berakhirnya masa jabatan komisoner priode ini. Hal itu, agar tidak menganggu proses atau hak masyarakat yang sedang dalam proses sengketa informasi di Komisi Informasi.

Usman menambahkan, Fitra Riau mencatat saat ini ada satu sengketa yang belum selesai dalam proses sengekta di KI Riau.

Tidak hanya, jelas Usman, saat ini terdapat puluhan kasus sengketa Informasi menggantung di Komisi Informasi yang belum diproses.

Fitra Riau pernah mengingatkan Komisi A DPRD Riau untuk segera melakukan fit and proper test terhadap para kandidat. Akan tetapi, hingga saat ini DPRD belum juga melakukan tugasnya yang dimandatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang KIP.

Untuk itu, agar tidak mengangu dan menghambat hak masyarakat mendapatkan informasi, maka Fitra Riau meminta :
-Komisi Informasi Pusat untuk segera mengkoordinasikan kepada Gubenur Riau, untuk memperpanjang masa tugas Komisi Informasi Riau priode ini.
-Gubenur Riau harus segera mengeluarkan SK perpanjangan masa tugas Komisioner KI Riau priode 2012-2016, agar tidak mengalami kekosongan masa jabatan dan menganggu hak warga untuk mendapatkan informasi publik.
-DPRD harus segera melakukan uji kelayakan calon komisioner KI Riau yang telah telah lama diserahkan oleh tim seleksi. Maksimal Januari sudah harus ditetapkan komisioner baru. (ant/sfa)