City Portal of Pekanbaru

Riau gandeng KPK untuk ambil aset yang dikuasai mantan pejabat

kantor-gubernur.jpg
(ist)

ASET milik Pemerintah Provinsi Riau terdata senilai Rp 25. Dari jumlah itu, masih ada senilai Rp 1 triliun yang terdata dan diperkirakan menyebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Demikian diungkapkan Kepala adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indrawati Nasution di Pekanbaru, Jumat (6/1/2017).


"Dari Rp25 triliun lebih aset pemprov Riau, sekarang yang sudah terentri Rp24 trilun lebih, hanya sedikit yang belum terdata menyebar di seluruh SKPD," kata dia.

Pendataan aset milik Pemprov Riau hingga kini masih terus dilakukan. Meski tercatat pada akhir 2016 ada sekitar 200 aset yang merupakan aset tidak bergerak ataupun kendaraan masih belum dilaporkan. Ia mengklaim dalam waktu dekat itu akan segera rampung didata.

"Sistem terus kita buka, SKPD yang pendataannya masih nol itukan mereka masih melanjutkan. Dalam waktu dekat ini kita selesaikan," sebutnya.

Aset yang didata di setiap SKPD antara lain adalah mobil dinas/kendaraan dinas, bangunan atau kantor serta barang-barang pendukung lainnya.

Dalam penertiban aset ini, Pemprov Riau telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita aset-aset daerah yang masih dimiliki oleh mantan-mantan pejabat.

"Sekarang kita juga sudah bekerjasama dengan KPK sehingga diharapkan tidak ada kejadian seperti itu (penyitaan)," ujarnya.

Meskipun begitu, Indrawati menjelaskan mekanisme sebelum dilakukan penyitaan aset Pemprov Riau yang masih dikuasai oleh pejabat terdahulu dengan proses administrasi yang berupa surat peringatan.

"Setelah proses pendataan ini selesai barulah kita masuk ke proses penataan, apakah itu masih ada di pejabat lama ini perlu kita tinjau ulang," tuturnya pula.

Terhadap penertiban aset Pemprov Riau, Indrawati mengatakan dalam BPKAD sudah ada tim yang turun ke lapangan mengawal setiap SKPD dalam menginventarisir aset-aset tersebut. (ant/sfa)