City Portal of Pekanbaru


33 perusahaan sawit dilaporkan ke polisi, diduga gunakan lahan ilegal

perkebunan-sawit.jpg
(ist)

PEKANBARU - Sebanyak 33 perusahaan perkebunan sawit di Riau diduga menggunakan kawasan hutan dan lahan secara ilegal. Koalisi Rakyat Riau atau KKR melaporkan puluhan perusahaan itu ke Polda Riau.

Sejumlah warga yang mengatasnamakan KKR tersebut mendatangi Markas Kepolisian Daerah Riau di Jl Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (16/1/2017).

"Kami melaporkan di Mapolda sebagai bentuk komitmen KKR mengawal hasil Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan DPRD Riau," kata Koordinator KKR Fachri Yasin.

Hasil Panitia Khusus (Pansus), kata dia, mengungkap adanya temuan 33 perusahaan itu melakukan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 103.320 hektare. Selain itu ada juga yang melakukan penanaman kelapa sawit tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 203.977 ha, sehingga dikatakannya mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun.

"Dari laporan ini kami berharap kerugian negara dapat diselamatkan dan mendorong pendapatan daerah dari sektor perkebunan," tambahnya.

Sebanyak 33 perusahaan yang dilaporkan itu adalah PT Hutahean, PT Arya Rama Perkasa, PT Aditya Palma Nusantara, PT Air Jernih, PT Eluan Mahkota, PT Egasuti Nasakti, PT Inti Kamparindo, PT Johan Sentosa, PT Sewangi Sawit Sejahtera, PT Surya Brata Sena, dan PT PT Peputra Supra Jaya.

Kemudian PT Inecda Plantation, PT Ganda Hera Handana, PT Mekar Sari Alam Lestari, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Salim Ivomas Pratama, PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Kencana Amal Tani, PT Karisma Riau Sentosa, PT Seko Indah, PT Panca Agro Lestari, PT Siberida Subur, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Duta Palma Nusantara.

Serta PT Cirenti Subur, PT Wana Jingga Timur, PT Perkebunan Nusantara V, PT Marita Makmur, PT Fortius Agro Wisata, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Guntung Idaman Nusa, dan PT Bumi Palma Lestari Persada.

Setelah laporan ini, Fachri mengharapkan Polda Riau akan segera melakukan tindakan apakah dugaan tersebut sudah sesuai dengan hukum atau tidak.

Saat ditanya kenapa tidak menyerahkan saja kepada DPRD Riau untuk menindaklanjutinya, Fachri mengatakan sepertinya tidak ada perkembangan.

"DPRD sudah kami laporkan, pelaporan tapi tindaklanjutnya seperti tidak ada. Makanya kita analisis lalu laporkan (ke Polda Riau)," jelasnya.

Dia menambahkan laporan ini adalah langkah awal dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di Riau. Selanjutnya akan dilaporkan juga tindak pidana lain seperti korupsi kehutanan dan perkebunan.

"Perkembangan dari analisis yang kami lakukan menunjukkan banyak indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan," ungkapnya, seperti dikutip dari antarariau.

Laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Untuk pemeriksaan di SPKT itu akan dilakukan pekan depan. (sfa)