City Portal of Pekanbaru

98 pekerja China terjaring razia, Gubernur: pulangkan mereka ke negaranya!

tenaga-kerja-asing.jpg
(antara)

PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersuara lantang. Ia tegas meminta 98 tenaga kerja asing ilegal asal China yang terjaring razia di proyek PLTU Tenayan Raya, Pekanbaru, segera dipulangkan ke negaranya atau deportasi, jika terbukti melanggar aturan imigrasi.

Dia meminta kasus ini ditangani secara serius. "Semua ada ketentuan dan prosedurnya, jika memang benar-benar terbukti melanggar izin dan harus meninggalkan Indonesia, dipulangkan (ke China)," ujar pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut, Selasa (17/1/2017) malam.

Andi Rachman menambahkan, para pekerja asing ielegal sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, agar ditindak serta diproses sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Pada Selasa sore, petugas Disnaker Provinsi Riau menemukan 98 tenaga kerja asing ilegal asal China saat melakukan pengecekan rutin di proyek PLTU Tenayan Raya, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Rasyidin Siregar mengatakan, pihaknya menemukan hampir seratus warga asal China yang bekerja di sana.

Setelah melakukan pemeriksaan pada dokumen yang dimiliki masing-masing tenaga kerja asing, ternyata hampir semuanya tidak memiliki izin kerja. Mereka menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk berkerja di PLTU Tenayan Raya.

"Hanya lima yang mengantongi visa kerja, selebihnya visa kunjungan wisata," terang Rasyidin.

Pengawasan longgar

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau yang membidangi kesejahteraan rakyat, menilai penangkapan 98 tenaga kerja asing ilegal asal China di PLTU Tenaya Raya bukti longgarnya pengawasan yang ada selama ini.

"Kita sudah warning jauh-jauh hari terkait perngawasan TKA (tenaga kerja asing) ini. Seharusnya Pemerintah Daerah sudah mengantisipasi pengawasan sebelum leluasanya TKA ilegal masuk ke kawasan kita," kata anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, Selasa malam.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut menilai, Pemerintah Provinsi Riau perlu melihat ke dalam sistem bagaimana pengawasan terhadap porsi penerimanaan tenaga asing di era persaingan global.

"Kita harapkan ada kebijakan baik di level pemda ataupun pusat yang mengatur agar penerimanaan TKA hanya pada tataran tenaga ahli saja," ujarnya pula.

Terseretnya Indonesia dalam arus persaingan Masyarakat Ekonomi Asean, kata Ade, harus dibentengi dengan dasar regulasi yang kuat sehingga dapat melihat kondisi ini dalam perspektif peluang.

"Tantangan MEA tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya benteng yang jelas," katanya pula, seperti dikutip dari antarariau. (sfa)