City Portal of Pekanbaru

DPR panggil Kapolri pertanyakan posisi Anton Charliyan di GMBI

kapolda-jabar.jpg
(ist)

JAKARTA - Posisi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah (GMBI), lembaga swadaya masyarakat yang bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI), menjadi sorotan DPR.

Karena itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Komisi III akan menggelar rapat dengan memanggil Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

"Yang jelas Komisi III pasti akan melakukan rapat kerja dengan Polri dan ini juga akan dipertanyakan," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Ia mengatakan, dalam rapat itu semua fraksi dapat menyampaikan komentar dan koreksinya terhadap permasalahan beberapa hari terakhir.

"Tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Polri karena kita tentunya boleh mengawasi dan bisa melaksanakan rapat kerja dengan Polri, namun semua keputusannya ada di Polri karena itu keputusan interen Polri," kata Agus.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto telah mengklarifikasi bahwa Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan telah mendapat persetujuan pimpinan Polri untuk menjadi Ketua Dewan Pembina GMBI.

Sehingga, katanya, Anton dianggap tidak menyalahi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tepatnya Pasal 16 poin (d) yang berbunyi "Setiap anggota Polri dilarang menjadi pengurus dan atau anggota LSM dan ormas tanpa persetujuan dari pimpinan Polri".

"Polri tentu sudah ada juklak, juknis dan SOP, kita pun harus memberikan kesempatan kepada Polri untuk fokus pada masalah ini," demikian Agus Hermanto.

Kemarin ribuan massa FPI mendemo Mabes Polri di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, untuk mendesak Kapolri untuk mencopot Anton Charliyan dari jabatan Kapolda Jawa Barat. Anton dinilai tidak berdiri di tengah, ketika FPI diserang massa GMBI di halaman Markas Polda Jawa Barat pekan lalu. (ant/sfa)