City Portal of Pekanbaru

APBD 2017 banyak borosnya, untuk perjalanan dinas saja habis setengah triliun

budget.jpg
(ilustrasi)

PEKANBARU - Fakta menarik diunggkap Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang membedah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017. Dari penelusuran Fitra, sejumlah kegiatan di APBD terindikasi kuat pemborosan dan tidak berdampak langsung ke publik.

"Di tengah pemerintah daerah yang katanya mengalami kesulitan anggaran, tapi Riau justru masih menunjukkan pola pemborosan dalam merencanakan anggaran tahun 2017,” kata Koordinator Fitra Riau, Usman, di Pekanbaru, Rabu (18/1/2017).

“Fitra Riau mencatat terdapat anggaran sebesar Rp. 1,03 triliun yang dibelanjakan untuk 13 jenis kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap publik," imbuhnya.

Ke-13 kegiatan itu adalah perjalanan dinas Rp514,4 miliar, makan dan minum Rp174 miliar, listik Rp55,1 miliar, belanja cetak Rp53,6 miliar. Kemudian tas kegiatan, Logistik RT, plakat/figura, dekorasi, dokumentasi, publikasi senilai Rp51 miliar.

Selanjutnya, premi asuransi Rp47,7 miliar, pakaian dinas Rp35,9 miliar, honorarium pegawai negeri sipil (pelaksana kegiatan) Rp39,4 miliar, perawatan kendaraan Rp27,2 miliar, publikasi Rp22,1 miliar, sewa tenda dan soundsystem Rp8,2 miliar, penghias rumah tangga Rp4,1 miliar, dan pengharum ruangan Rp2,2 miliar.

Padahal, kata dia, tahun 2017 ini hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau dilanda fenomena kesulitan keuangan. Akibatnya, program pembangunan dan pelayanan sosial dasar yang mestinya harus diberikan kepada masyarakat akhirnya tertunda.

Kebijakan merumahkan tenaga honorer yang telah dilakukan beberapa kabupaten akibat tidak mampunyai keuangan untuk membayar juga berpotensi akan menambah jumlah penganguran.

Tahun 2015 saja Badan Pusat Statistik mencatat angka penganguran terbuka Provinsi Riau sebesar 7,8 persen, meningkat dari tahun 2014 yaitu 6,6 persen.

Fitra Riau menilai, bahwa kondisi diatas menunjukkan semangat efisiensi anggaran pemerintah belum tercermin dalam perencanaan anggaran daerah. Masih banyaknya anggaran yang dialokasi secara berlebihan juga sangat berpotensi menjadi ruang korupsi, apalagi anggaran-anggaran tersebut merupakan anggaran habis pakai yang sangat mudah untuk diselewengkan.

"Fitra Riau juga menilai Kementrian Dalam Negeri yang bertugas melakukan verifikasi atas rancanagan APBD pemerintah Provinsi Riau tidak serius dalam melakukan evaluasi. Faktanya, masih banyak anggaran yang dialokasikan secara berlebihan lolos dalam evaluasi tersebut," ungkapnya. (ant/sfa)