City Portal of Pekanbaru

Emirsyah buka suara, merasa tak pernah terima suap

satar-emirsyah.jpg
(ist)

JAKARTA - Emirsyah Satar akhirnya buka suara soal tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka menerima suap dari Rolls-Royce terkait pengadaan mesin pesawat Garuda.

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia 2005-2014 itu membantah tuduhan tersebut. "Sepengetahuan saya, saat saya menjadi Dirut PT Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan korupsi dan tidak menerima apapun yang terkait dengan posisi saya, " ujarnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/1/2017).

Meski demikian, ia menghormati proses hukum di KPK. "Saya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan itu merupakan kewenangan KPK. Sekalipun demikian, saya akan menghormati proses hukum dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan penyidik untuk menegakkan kebenaran atas hal ini," kata Emirsyah, yang kini menjadi petinggi di toko daring Lippo Group, MatahariMall.com.

Sementara itu, KPK sudah meminta imigrasi mencegah Emirsyah Satar bepergian ke luar negeri. "Kita sudah melakukan pencekalan, sudah beberapa hari yang lalu pencekalan. Sudah minta ke Dirjen Imigrasi, sudah sebelum pengumuman tersangka kemarin," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Balada Emirsyah Satar, dulu dipuji selamatkan Garuda yang rugi Rp 10 triliun

Kepala Bagian Humas Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno menjelaskan pencegahan keluar negeri itu sudah efektif sejak 16 Januari 2017.

"Sudah menerima surat permintaan cegah sejak surat per tanggal 16 Januari 2017 dan berlaku sejak tanggal dimintakan untuk periode 6 bulan ke depan, untuk kasus sesuai yang diminta," kata Agung saat dihubungi.

Namun Agung tidak bisa memastikan apakah Emirsyah masih di Indonesia atau di luar negeri.

"Nanti kita tanyakan dulu data perlintasan apakah infonya sudah melintas atau tidak. Tinggal dicek apakah perginya setelah atau sebelum dicekal, karena kalau setelah berarti bocor, tapi kalau sebelum memang boleh-boleh saja," jelas Agung.

Menurut Laode, KPK sudah pernah memeriksa Emirsyah.

"Sudah diperiksa beberapa kali, bahkan lebih dari satu kali dan kalau dibutuhkan pemeriksaan tambahan akan dilakukan, tapi tergantung," tambah Laode.

Emirsyah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Diduga uang suap berasal dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce, oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi SFO, sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brasil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huru f atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (rtr/dtc/ant/sfa)

Balada Emirsyah Satar, dulu dipuji selamatkan Garuda yang rugi Rp 10 triliun