City Portal of Pekanbaru


Kejati sita 560 hektare kebun sawit di hutan lindung TNTN

perkebunan-sawit.jpg
(ist)

PEKANBARU - Langkah nyata dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam menindak pembalakan liar dan alih fungsi hutan, dengan menyita kebun sawit seluas 560 hektare di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

"Benar, kita sudah berhasil menyita kebun sawit seluas 560 hektare yang masuk di kawasan hutan lindung (Tesso Nello)," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta di Pekanbaru, Kamis (19/1/2017).

Hal tersebut diketahui saat tim penyidik Pidsus Kejati Riau mengambil surat di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan penyitaan kebun sawit itu. Penyitaan tersebut terkait penyidikan perkara korupsi alih fungsi hutan yang masuk kawasan hutan lindung menjadi lahan pribadi.

"Ini perkara lama. Tersangkanya sudah ada satu orang," tuturnya.

Dugaan korupsi ini terjadi karena penerbitan sertifikat hak milik sebanyak 217 untuk 28 orang di taman nasional tersebut. Dalam hal itu, Kejaksaan menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar, ZY sebagai tersangka pada tahun 2014.

Penyidik telah menemukan adanya dugaan sejumlah bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ZY saat menjabat Kepala BPN Kampar pada tahun 2003. Penetapan ZY sebagai tersangka oleh penyidik, setelah ditemukan dua alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Berdasarkan data, penerbitan sertifikat hak milik yang dibuat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor: 03 Tahun 1999 jo Nomor: 09 Tahun 1999.

Dalam kasus ini, BPN Kampar tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan tanah dengan benar. Namun hal tersebut telah dijadikan dasar untuk rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon sertifikat hak milik.¿

Oleh penyidik, perbuatan ZY dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi. (ant/sfa)