City Portal of Pekanbaru

Kabulkan grasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar, ini alasan Jokowi

antasari.jpg
(ist)

JAKARTA - Permohonan grasi atau pengampunan yang diajukan Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabulkan Presiden Joko Widodo di saat ia kini sudah keluar dari penjara, dengan status bebas bersyarat.

Kabar itu diungkap kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman. "Pagi ini saya mendapat informasi dari orang Sekretariat Negara bahwa grasi Antasari Azhar telah dikabulkan," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Untuk memastikan informasi ini, dirinya akan mengecek ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk melihat surat persetujuan grasi tersebut.

Karena, kata dia, secara aturan surat grasi presiden dikirimkan melalui Ketua PN Jaksel. "Untuk isi dan detailnya belum dapat dijelaskan, sebelum saya menerima secara resmi (surat grasi) itu," kata dia.

Seperti diketahui, pada Kamis, 10 November 2016, Antasari Azhar meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (LP Tangerang) dengan status bebas bersyarat sejak ditahan pada Mei 2009.

Antasari divonis 18 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan setelah dinyatakan terbukti membunuh Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran, dengan motif cinta segi tiga. Antasari sendiri terus membantah memerintahkan pembunuhan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ia melakukan berbagai upaya hukum mulai dari banding, kasasi, serta peninjauan kembali, namun ia tetap dihukum.

Staf Khusus Presiden, Johan Budi SP mengungkap salah satu alasan Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

"Alasannya, salah satunya adalah karena adanya pertimbangan MA yang disampaikan kepada Presiden," kata Johan Budi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata Johan, Presiden juga melihat berbagai pertimbangan lain sebagai bahan masukan bagi keputusan pengabulan grasi Antasari itu.

Johan mengatakan, Keputusan Presiden mengenai permohonan grasi telah ditandatangani oleh Presiden dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin 23 Januari 2017.

"Keppres soal permohonan grasi Antasari sudah diteken Presiden dan dikirim ke PN (Jakarta) Selatan hari Senin kemarin kemarin," kata Johan.

Ia menambahkan, di antara poin-poin dalam Keppres itu ada;ah pengurangan masa hukuman. "Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak 6 tahun," kata Johan. (ant/sfa)