City Portal of Pekanbaru

Johar-Suparman tak cuma dituntut hukuman penjara, juga pencabutan hak politik

johar-dan-suparman.jpg
(kompas)

PEKANBARU - Bukan cuma hukuman penjara dan denda, jaksa juga meminta kepada majelis hakim mencabut hak politik mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Suparman, untuk dipilih dalam jabatan publik.

Demikian disampakikan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tuntutannya terhadap dua terdakwa kasus dugaan suap pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau 2014 dan APBD 2015.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata JPU dari KPK, Tri Anggoro Mukti, pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Kamis (26/1/2017).

Sementara itu, dalam tuntutan pidana pokoknya, JPU meminta majelis hakim menghukum Johar dan Suparman dengan hukuman masing-masing 6 dan 4,5 tahun penjara, denda masing-masing Rp200 juta subsidair pidana kurungan tiga bulan.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa sudah bisa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pembatalan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua politisi Partai Golkar itu disebut oleh JPU telah menerima suap dan janji dari Annas Maamun, yang saat itu menjadi Gubernur Riau, dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD 2015. Para terdakwa saat itu masih menjadi legislator periode 2009-2014, di akhir masa jabatan Johar sebagai Ketua DPRD Riau dan Suparman sebagai anggota. Dalam kasus ini, Annas Maamun juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

JPU menyatakan terdapat perbuatan menerima janji yang telah terjadi secara sempurna kepada Johar dan Suparman, berupa pemberian uang dan fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas dari Annas Maamun berkaitan untuk mempercepat pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015.

JPU mengatakan Johar dan Suparman, yang saat itu juga anggota Badan Anggaran (Banggar), terlibat aktif dalam perencanaan untuk meminta imbalan dalam pembahasan APBD tersebut, mulai dari permintaan Rp200 juta untuk tiap anggota dewan, hingga akhirnya Annas Maamun hanya dapat memberikan Rp50 juta untuk 40 orang anggota DPRD.

JPU menyatakan uang suap yang diberikan oleh Annas Maamun berjumlah Rp1,2 miliar, namun baru teralisasi Rp900 juta. Terdakwa Johar disebut telah menerima uang suap dari Annas Maamun sebesar Rp155 juta dari janji awalnya Rp200 juta, yang diserahkan oleh saksi Riki Hariansyah di rumah Johar di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru.

Sementara itu, terdakwa Suparman, yang juga Bupati Rokan Hulu nonaktif, memang belum menerima bagian dari uang suap Rp900 juta tersebut.

"Namun, dapat dikatakan bahwa walaupun terdakwa dua (Suparman) tidak menerima, namun terdakwa dua juga merupakan bagian dari kerjasama dan kesepakatan antara anggota DPRD Provinsi Riau untuk mnerima sejumlah uang dari Annas Maamun berkaitan dengan pembahasan APBD-P 2014 dan RAPBD 2015," katanya.

Majelis hakim yang diketuai Hakim Rinaldi Triandiko menunda sidang hingga dua pekan ke depan, dengan agenda penyampaian pembelaan terdakwa terhadap tuntutan JPU. (ant/sfa)