City Portal of Pekanbaru

Patrialis tokoh Minang ketiga yang dijaring KPK, pernah jadi menteri hukum

akbar.jpg
(ist)

JAKARTA - Ditangkapnya Patrialis Akbar tak cuma mencoreng lembaganya, Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi juga mengguncang kampung halamannya, Sumatera Barat.

Pasalnya, inilah untuk kali ketiga dalam rentang kurang dalam setengah tahun tiga tokoh asal Minangkabau terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua di antaranya melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Yang pertama adalah Irman Gusman. Karier gemilangnya sebagai senator langsung tamat setelah ia ditangkao KPK di rumah dinasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Jakarta, pada 16 September 2016.

Ia ditangkap karena uangs suap Rp 100 juta dari seorang pengusaha asal Padang terkait pengurusan kuota gula impor.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2017, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2005-2014, Emirsyah Satar diumumkan sebagai tersangka menerima suap dari Rolls-Royce terkait pengadaan mesin pesawat Garuda. Total nilai suap mencapai Rp 46 miliar.

Lalu pada hari ini masyarakat Sumatera Barat kembali dikejutkan oleh penangkapan Patrialis Akbar, pengacara dan juga politisi yang malang melintang di level nasional sejak Era Reformasi.

Pernah jadi menteri

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958; umur 58 tahun adalah seorang advokat dan politikus yang saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Ia memiliki karier yang lengkap pada tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode (1999 – 2004 dan 2004 – 2009) dari Partai Amanat Nasional.

Ia turut terlibat dalam pembahasan amendemen konstitusi pada Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2011).

Patrialis Akbar dilahirkan pada keluarga veteran, meskipun berasal dari keluarga berkecukupan, ia tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar, di Desa Kampung Jua, Padang.

Usai lulus STM, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meski tak lulus. Ia akhirnya diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Patrialis mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar disana.

Salah seorang dosen pembimbing skripsinya menawarkannya untuk menjadi staf pengajar maka iapun menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta, dan sopir taksi di ibukota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum.

Pada masa pemerintah presiden SBY ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini terakhir menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 .

Beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Patrialis Akbar:

* Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (1989 – 1992)
* Pengacara dan Penasehat Hukum (1989 – 1999)
* Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI; Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR RI; Anggota Komisi II DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI (1999 – 2004)
* Ketua Fraksi PAN MPR RI; Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI; Anggota Komisi III DPR RI; Kuasa Hukum DPR RI; dan Juri Cerdas Cermat UUD NKRI Tahun 1945 tingkat SLTA se Indonesia (2004 - 2009)
* Menteri Hukum dan HAM RI KIB II (Okt 2009 - Okt 2011)
* Anggota Kompolnas (Okt 2009 - Okt 2011)
* Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk (Des 2011 - Juli 2013)
* Hakim Konstitusi (2013-2018). (sfa/wkp)