City Portal of Pekanbaru

Resmi tersangka, KPK tegaskan tak ada gratifikasi seks untuk Patrialis

patrialis-akbar.jpg
(ist)

JAKARTA - Sempat beredar isu miring dengan adanya seorang wanita bersama hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap KPK pada Rabu (25/1/2017) malam lalu. KPK menegaskan, tidak menemukan dugaan gratifikasi seks dalam kasus suap yang melibatkan Patrialis.

"Tidak ada gratifikasi seks," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/1/2017) malam.

Syarif membenarkan bahwa saat ditangkap, Patrialis bersama seorang perempuan. Keduanya ditangkap saat berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Namun, karena dinilai tidak terkait dengan dugaan tindak pidana dan tidak ada kepentingan untuk diumumkan, identitas perempuan tersebut tidak disebutkan dalam jumpa pers.

"Ini adalah kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tidak ada hubungan dengan tindak pidana asusila," kata Syarif.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar diduga telah beberapa kali menerima suap yang jumlah totalnya mencapai Rp 2,15 miliar.

Saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Patrialis diduga telah menerima pemberian suap yang ketiga.

"Ini sudah terjadi beberapa bulan. Kalau tidak salah, pemberian yang 200.000 dollar Singapura adalah yang ketiga kali," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers.
Menurut Basaria, sebelum menerima uang dalam mata uang dollar Singapura, Patrialis telah menerima uang senilai 20.000 dollar AS.

Suap tersebut diduga terkait pengurusan perkara judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK telah memantau kasus ini sejak 6 bulan terakhir.

Dalam pemeriksaan awal, KPK menemukan indikasi bahwa Patrialis menyetujui membantu agar permohonan uji materi perkara nomor 129/puu/XII/2015 itu dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemberi dalam perkara ini yakni, pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny. Basuki memiliki lebih dari 20 perusahaan yang bergerak dalam bidang impor daging.

"BHR (Basuki) dan NGF (Fenny) melakukan pendekatan kepada PAK (Patrialis) melalui KM (Kamaludin). Hal ini dilakukan BHR dan NGF agar bisnis impor daging dapat lebih lancar," kata Basaria.

Sering diperiksa

Sebelum ditangkap KPK, Patrialis Akbar ternyata sudah sering diperiksa oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau hakim konstitusi yang sering diperiksa oleh Dewan Etik," kata Ketua Dewan Etik MK, Mukthie Fadjar, ketika ditanya wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Namun, lanjut Mukthie Fadjar, Patrialis menyatakan berterima kasih saat diperiksa karena merasa diingatkan oleh Dewan Etik.

"Nah kalau sekarang kena musibah ya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun aja," kata mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 ini.

Dia membenarkan Patrialis Akbar diperiksa terkait tugas pokok menyidangkan perkara yang membuatnya ditangkap KPK. Namun, pelapornya tidak datang saat sidang etik.

"Pernah periksa tetapi pihak yang lapor kami undang tidak pernah datang, alamatnya juga tidak jelas. Kami tanya langsung waktu ada laporan resmi mereka juga tidak tahu menahu meskipun mereka itu orang mereka juga cuma menutup-menutupi," ungkapnya. (kps/ant/sfa)