City Portal of Pekanbaru

Kader NU marah Ahok ngancam Kyai Ma'ruf, bakal bikin perhitungan

ahok.jpg
(ist)

JAKARTA - Selama ini terkesan membela, kader-kader Nadhlatul Ulama (NU) kini dibuat berang oleh sikap dan perkataan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dalam persidangannya kemarin.

Apalagi, Ahok mengancam akan melaporkan Ma'ruf ke polisi. "Sikap keras Ahok yang kasar, arogan, dan ngancam-ngancam Kyai Ma’ruf saat persidangan menjadi sikap yang sangat blunder. Ahok kali ini membuat warga NU menjadi sangat marah," tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan melalui pesan singkat, Rabu (1/2/2017).

Baca Juga : Datang Ke Pekanbaru, Kak Seto Minta Hukum Berat Pengelola Panti Asuhan

KH Ma'ruf Amin sendiri merupakan Rais Am Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Kata Daniel, KH Ma'ruf merupakan sosok yang paling dihormati warga NU sebagai pimpinan tertinggi di PBNU saat ini.

Dia juga mengatakan, NU yang berdiri sejak 31 Januari 1926 itu merupakan pelindung segenap komunitas dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan bangsa untuk selalu teduh dan damai.

NU, kata dia, dalam beberapa bulan ini pontang-panting dan pasang badan dalam menenangkan situasi yang panas akibat ulah dan ucapan Ahok. Bahkan mendapat kritikan keras dari dalam karena kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok ke pengadilan.

Namun, NU tetap teguh demi menjaga persaudaraan kebangsaan, menjaga pemerintahan agar bisa membangun Indonesia dengan baik dengan suasana kondusif, tegar, dan sabar meyakinkan ke segenap umat agar paham dengan situasi tersebut. "Bukannya membantu kok sekarang malah ngancam-ngancam Kyai NU secara arogan," kata dia.

Daniel lantas mengatakan, Ahok menjadi bupati sampai gubernur saat ini karena perjuangan tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan warga nahdliyin. "Bahkan, PKB bersama Banser dulu pasang badan buat Ahok," ulas pria keturunan etnis Tionghoa itu.

Karena itu, PKB secara tegas meminta Ahok segera menghadap Ma'ruf Amin dan meminta maaf untuk menenangkan amarah warga NU sekaligus meneduhkan suasana kebatinan bangsa. Jangan malah mempolitisir urusan hukum.

Daniel menuturkan, Kyai Ma'ruf mau ditelepon atau menelepon siapa pun adalah haknya. Bahkan, secara pribadi mempunyai pilihan politik kepada siapa pun juga adalah haknya yang dilindungi UU. Dan itu, tidak ada urusannya dengan Ahok. "Ahok tidak berhak mengatur apalagi memvonis hak warga negara apalagi seorang kyai besar seperti Kyai Ma'ruf," pungkasnya.

Sebelumnya, pada persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (31/1/2017), Ahok merasa keberatan atas pertemuan Ma'ruf dengan pasangan calon gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni pada 7 Oktober.

Menurut dia, Ma'ruf yang kemarin menjadi saksi persidangan, menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene ayah dari Agus. Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar bertemu dengan Agus-Sylviana.

Karena Ma'ruf membantah adanya telepon itu, Ahok mengatakan akan memproses secara hukum Ketua MUI tersebut. Lantas, Ahok juga mengatakan bahwa Ma'ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga menilai apa yang dilakukan Ahok dan tim kuasa hukumnya di persidangan kasus dugaan penodaan agama itu sangat kasar dan melecehkan Ma’ruf Amin serta marwah NU.

"Saya melihat sikap dan perlakuan Ahok dan Tim Pengacara Ahok terhadap Kyai Makruf Amin sebagai Rais Am PBNU di persidangan sangat kasar, sarkastik, melecehkan, dan mengina marwah NU. Apalagi pengacara intimidatif. Kami tidak terima,” kata Ketua Bidang Antarlembaga PW GP Ansor DKI Jakarta, Redim Okto Fudin, Rabu.

Redim mengatakan, atas tindakan Ahok dan tim kuasa hukumnya terhadap salah satu petinggi PBNU, pihaknya akan membuat perhitungan dalam waktu dekat. Terlebih perkataan yang dikeluarkan Ahok saat menanggapi kesaksian Ma’ruf Amin sangat kasar.

"Kami mengecam ucapan Ahok yang melecehkan Kiai Ma’ruf dengan menyatakan beliau tidak pantas menjadi saksi karena tidak objektif, menuduh bohong dan mengancam kiai. Kami konsolidasi dengan seluruh kader muda NU, termasuk Banser. Kami hormat pada ulama kami. Kami akan buat perhitungan,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahud Institute Yenny Wahid mengimbau agar calon gubernur DKI nomor urut 2 tersebut mengurungkan niatnya melaporkan Ma'ruf Amin.

"Kami berharap agar baik Pak Ahok maupun pengacaranya mengurungkan niatnya untuk membawa Kyai Ma'ruf Amin ke pangadilan menyangkut kesaksian beliau hari ini," ujar Yenny di Jakarta, Selasa.

Baca Juga : Polisi Akhirnya Temukan 12 Anak Yang Disembunyikan Pemilik Panti

Menurut Yenny, ada sejumlah alasan kenapa ia meminta Ahok untuk tak memperkarakan kesaksian Ma'ruf Amin. Salah satunya agar kerukunan bangsa tetap terjaga.

"Kami memahami bahwa menuntut ke pengadilan adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara apabila merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Namun mengingat situasi kebatinan bangsa kita saat ini, sangat rentan terpecah belah. Alangkah eloknya kalau justru Pak Ahok menunjukkan sikap besar hati dan memilih pendekatan dialogis dengan pihak Kyai Ma'ruf Amin," kata Yenny.

Saat ini, ucap putri Presiden ke-4 RI Gus Dur ini, begitu banyak aksi tuntut-menuntut yang terjadi dan menyebabkan energi bangsa habis di tengah jalan. Padahal begitu banyak persoalan bangsa yang harus dihadapi sehingga seluruh elemen masyarakat hendaknya bersatu padu agar bisa menuntaskannya.

"Imbauan ini saya sampaikan kepada Pak Ahok dalam kapasitas saya sebagai warga NU, karena kebetulan Kyai Ma'ruf Amin juga adalah Rois Am NU, selain juga karena usia beliau yang sudah sepuh," ungkap dia.

Selain itu, Yenny juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengedepankan sikap tabayun atau klarifikasi ketika menghadapi masalah. Sehingga, tidak tercipta konflik horizontal di mata masyarakat. (okz/lp6/sfa)