City Portal of Pekanbaru

KPU Pekanbaru ancam diskualifikasi pasangan calon, ada apa?

nomor-urut.jpg
(ist)

PEKANBARU - Lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang bertarung di Pilkada Pekanbaru 2017 diingatkan untuk segera menyerahkan salinan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Sesuai tahapan Pilkada, LPPDK harus diserahkan paling lambat 12 Februari nanti.

"Calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru wajib menyerahkan LPPDK paling lambat 12 Februari 2017 mendatang," kata Komisioner KPU Kota Pekanbaru Abdul Razak di Pekanbaru, Senin (6/2/2017).

Abdul Razak mengemukakan penyampaian LPPDK merupakan salah satu tahapan dan syarat bagi Paslon yang akan ikut Pilkada 2017.

Jika laporan dana kampanye tersebut tidak tidak disampaikan dan diterima oleh KPU hingga batas akhir 12 Februari 2017, pukul 18.00 WIB, maka keikutsertaan pasangan calon tersebut bisa dibatalkan atau didiskualifikasi dari Pilkada Pekanbaru 2017, yang akan digelar 15 Februari nanti.

"Selesai masa kampanye tanggal 11 Februari ini, maka pada tanggal 12 masing-masing paslon harus langsung menyerahkan LPPDK ke KPU, paling lama itu sampai pukul 18.00 WIB," terang Abdul Razak.

Menurut dia tujuan dari pelaporan ini KPU Kota Pekanbaru ingin melihat sejauh mana kepatuhan masing-masing pasangan dalam penggunaan dana kampanye.

Dimana berdasarkan kesepakatan antara KPU dan timses masing-masing pasangan telah ditetapkan Rp8 miliar batas maksimum dana kampanye.

"Dana kampanye maksimal itu Rp8 miliar, jika lebih tentunya ada sanksinya dan yang paling berat itu sanksinya pembatalan sebagai calon walikota," tegas Abdul Razak.

Selanjutnya sebut dia lagi kebijakan ini dibuat agar ada pemerataan bagi pasangan calon dalam kampanye Pilkada. Selain memakai azas kesamaan. Pasangan yang memiliki dana yang sedikit tidak tertinggal jauh dari pasangan yang punya modal besar.

"Pada pertengahan masa kampanye, masing-masing tim juga sudah diwajibkan melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Dana ini merupakan bantuan dari berbagai partai politik (parpol) maupun perseorangan atau individu, maksimal bantuan Rp75 juta," ucapnya menambahkan.

Selanjutnya setelah pelaporan dana kampanye selesai barulah semua tim pasangan calon wajib menutup rekeningnya kembali. (ant/sfa)