City Portal of Pekanbaru


Diancam Kapolda akan dibubarkan paksa, FPI: aksi 112 tetap digelar

iriawan.jpg
(ist)

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengancam akan membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa "112", yang rencananya akan digelar pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Iriawan tegas mengatakan, kepolisian tegas melarang kegiatan itu. "Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan kepada wartawa usai mendampingi presiden main futsal di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Aksi "112" digelar Forum Umat Islam (FUI). Sesuai pemberitahuan ke polisi, mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian berjalan kaki atau long march menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Keesokan harinya, Minggu, FUI juga akan menggelar khataman Alquran di Masjid Istiqlal. Kemudian shalat subuh berjamaah pada Rabu (15/2), juga di Istiqlal, yang bertepatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta. Setelah shalat subuh, mereka akan turut mengawal pencoblosan dengan turun ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapolda menyebut beberapa alasan aksi "112" dilarang. Ia mengatakan, dalam UU No 9 tahun 1998 jalan itu adalah untuk kepentingan umum. "Makanya kami sebutkan pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," ungkap Iriawan.

Selanjutnya adalah mematuhi aturan-aturan moral yang dilakukan oleh umum misalnya ada kegiatan bersekolah atau beribadah atau ingin pergi ke kantor atau ada yang sakit akan terhambat karena aksi tersebut.

Syarat ketiga adalah mentaati hukum dan perundangan yang berlaku, artinya bila aksi dilakukan di Jakarta maka ada aturan dalam peraturan gubernur yang melarang aksi tersebut.

"Kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban umum, karena jalan itu untuk umum sehingga mengganggu situasi keamanan dan ketertiban umum di lokasi tersebut, yang berikut adalah menjaga keutuhan dan persatuan bangsa," ungkap Iriawan.

Sehingga ia kembali menegaskan pelarangan kegiatan aksi "112", apalagi hari tersebut merupakah hari terakhir masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Sehingga kami minta kepada elemen massa yang akan turun pada tanggal 11 itu untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Bila melakukan, ada langkah hukumnya yang akan kami siapkan. Kami akan menerapkan pasal 15 apabila melanggar, tentunya akan kami bubarkan. Dalam pembubaran tersebut apabila melawan ada pasal 16 bagi yang melanggar aturan tersebut ada aturan mainnya yaitu pembubaran secara paksa," tegas Iriawan.

Iriawan mengaku bahwa pelarangan aksi itu baru disampaikan melalui media agar publik tahu dan membatalkan niatnya.

"Hari itu kampanye terakhir, kalau mau shalat saja silakan di (masjid) Istiqlal, shalat subuh tidak usah keluar lagi, termasuk tanggal 12 juga akan ada ibadah di sana atau khataman Al Quran. Khatamannya silakan tapi nanti jangan ada pergeseran manusia padahal itu hari tenang," tambah Iriawan.

Iriawan juga meminta agar warga Jakarta mencoblos pada 15 Februari dan melarang imbauan untuk tidak menyebarkan anjuran untuk tidak mencoblos calon yang bukan muslim.

"Melarang tidak boleh memilih yang bukan muslim itu tidak boleh karena tidak boleh menekan (pemilih), nanti KPU dan Bawaslu akan melakukan langkah-langkah," ungkap Iriawan.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana juga mendukung larangan Polda Metro tersebut.

"Dari saya, kami tegaskan kembali bahwa saya Pangdam Jaya mendukung sepenuhnya terhadap Polri dalam hal ini Polda Metro untuk melaksanakan pengamanan Pilkada yang aman tertib damai dan sukses. Bentuknya adalah membantu Polda Metro Jaya dengan kekuatan pasukan berapa pun kami akan berikan sepenuhnya," kata Teddy.

Tetap digelar

Meski ada ancaman Kapolda untuk dibubarkan secara paksa, Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Habib Novel Bamukmin menegaskan aksi "112" tetap akan digelar.

"Kita akan tetap laksanakan. Alasan polisi apaan? kan bukan hari kerja. Alasan polisi apaan? Dan kita bukan untuk daripada dukung mendukung, kecuali jika kita pendukung salah satu calon, boleh (polisi bubarkan)," ujar Novel.

Menurut dia, aksi "112" diselenggarakan hanya untuk mengingatkan agar penegak hukum menegakkan keadilan dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Yang tidak diperbolehkan adalah dukung-mendukung, dan itu baru jadi urusan polisi. Tapi kan kita hanya aksi mengingatkan, mengawal, menjaga ulama, membela ulama, minta ditegakkan keadilan bahwa terdakwa itu (Ahok)," ucapnya.

Novel menambahkan, Forum Umat Islam (FUI) berhak menyelenggarakan aksi tersebut karena dilindungi undang-undang. Ia pun memastikan bahwa aksi tersebut juga merupakan aksi damai dan tidak akan mengganggu masyarakat lainnya.

"Dan kita turun aksi dilindungi undang-undang, justru kita turun aksi sesuai dengan konstitusi negara dan kita aksi pun super damai," kata Novel.

Sementara Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Zaitun Rasmin masih enggan menanggapi ancaman kepolisian tersebut. Pasalnya, Zaitun mengaku belum mengetahui secara langsung dari kepolisian. “Saya belum tahu apakah melarang itu kan belum ada kejelasan,” ujar Zaitun.

Di sisi lain, beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU sudah menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk ikut aksi "112" di Jakarta. (rpblk/ant/sfa)