City Portal of Pekanbaru


Jokowi peringatkan tak boleh ada keributan di masa tenang, gertak FPI?

jokowi-presiden.jpg
(ist)

AMBON - Presiden Joko Widodo memperingatkan agar jangan ada yang membuat keributan sekecil apapun pada saat masa tenang Pilkada serentak. Masa tenang dimulai setelah tahapan kampanye usai akhir pekan ini hingga pencoblosan 15 Februari nanti.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di City Mall Ambon, Rabu (8/2/2017) malam. "Jangan ada ribut sekecil apapun di hari tenang," tegasnya.

Menurut Jokowi, hari tenang Pilkada harus dimaknai oleh semua pihak sebagai masa-masa untuk menahan diri dari percikan keributan sekecil apapun.

"Ya yang namanya hari tenang semua harus tenang jangan sampai ada percikan berikut-berikut sekecil apapun, namanya juga hari tenang ya semua harus tenang," kata dia.

Bahkan, meskipun ada aksi yang dihembuskan dengan dalih mengangkat tema di luar isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), Jokowi tetap menegaskan bahwa ketenangan harus diciptakan di tahapan masa tenang yang telah ditetapkan KPU.

"Apapun, yang namanya hari tenang harus tenang," ucapnya.

Forum Umat Islam (FUI), termasuk di dalam Front Pembela Islam (FPI), berencana menggelar aksi "112" pada Sabtu, 11 Februari 2017. FUI mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi 112 ke Polda Metro Jaya pada 2 Februari lalu, namun pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin karena pertimbangan potensi gangguan kamtibmas menjelang Pilkada DKI Jakarta, yang akan digelar secara serentak dengan daerah-daerah lainnya, pada 15 Februari 2017.

Sesuai pemberitahuan ke polisi, massa FUI akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian berjalan kaki atau long march menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Keesokan harinya, Minggu, FUI juga akan menggelar khataman Alquran di Masjid Istiqlal. Kemudian shalat subuh berjamaah pada Rabu (15/2), juga di Istiqlal, yang bertepatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta. Setelah shalat subuh, mereka akan turut mengawal pencoblosan dengan turun ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jika tetap digelar, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengancam akan membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa "112" tersebut.

"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan kepada wartawan, Selasa lalu.

Minta FPI imbau masyarakat tidak aksi

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, kepolisian meminta FPI untuk mengimbau masyarakat tidak ikut aksi "112".

"Kita saling komunikasikan yang penting kegiatan aksi itu tidak dilaksanakan agar Pilkada berjalan lancar," kata Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Argo mengharapkan masyarakat tidak mengikuti aksi bertemakan "Jalan Pagi Sehat Al Maidah 51" itu untuk mendukung persiapan Pilkada DKI Jakarta.

Argo menambahkan Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan polda lain guna menginformasikan rencana aksi yang digagas Forum Umat Islam (FUI) itu.

Argo menegaskan pihak Polda Metro Jaya tetap akan melarang aksi 112 itu untuk menjaga situasi dan kondisi menjelang pencoblosan.

Hal itu sesuai Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan dan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 maka petugas dapat membubarkan aksi itu.

Argo mengungkapkan pihak kepolisian telah menyiapkan skenario untuk mengatasi aksi tersebut jika tetap digelar FUI. (ant/sfa)