City Portal of Pekanbaru

SBY sindir Jokowi agar jangan represif dan otoriter

esbeye.jpg
(ist)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung banyak hal dalam pidato politiknya pada Rapimnas dan Dies Natalis ke-15 partai berlambang mercy itu di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.

Salah satunya godaan untuk menjadi pemimpin yang represif dan otoriter ketika ia memimpin Indonesia selama dua periode, 2004 hingga 2014. Menyindir Jokowi?

SBY menceritakan banyak pihak yang kritis dan sinis kepada dirinya saat menjabat presiden. Unjuk rasa berulang kali terjadi. "Ada pula gerakan cabut mandat SBY, yang jiwanya seperti makar. Kehormatan dan kewibawaan saya sering dilecehkan," papar SBY.

Lalu, ada pihak-pihak yang menganggap demokrasi tidak cocok di Indonesia. SBY disarankan bersikap lebih keras kepada para pengkritik.

"Dulu saya mendapat godaan politik yang menggiurkan. Sebagai presiden, saya dianggap terlalu demokratis, ada yang sarankan lebih tegas dan keras," ucapnya.

SBY menuturkan pihak-pihak tersebut menyarankan penggembosan pemilik modal yang terus menyerang. Mereka meminta SBY tidak menyia-nyiakan kekuasaan.

"Saya pikirkan baik-baik, hati dan pikiran saya berkata lain. Bukan itu caranya," ungkap SBY.

Selama ini, kata SBY, ada mitos bahwa pemerintah harus memilih antara ekonomi atau demokrasi, juga keamanan atau kebebasan. Namun mitos itu, menurut SBY, berhasil dipatahkan.

"Selama 10 tahun ekonomi baik, lalu kenapa saya harus jadi pemimpin yang represif dan otoriter. Saya harus berterima kasih kepada yang kritis dan sinis dulu meski sekarang semuanya berubah jadi pendiam. Karena jasa mereka, pemerintahan yang saya pimpin tidak jatuh," paparnya.

"Saya bersumpah untuk tidak tergoda jadi pemimpin represif," kata SBY.

Meski tidak menyebut langsung, pernyataan SBY itu seakan ditujukan kepada pemerintahan Jokowi, yang belakangan memperkarakan sejumlah orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Termasuk penangkapan 12 tokoh karena tuduhan melakukan upaya penggulingan pemerintah yang sah atau makar pada 2 Desember 2016 lalu. (dtc/sfa)