City Portal of Pekanbaru


Abaikan ancaman polisi, FUI nyatakan tetap gelar aksi 112

Demo-2-Desember.jpg
(Antara)

JAKARTA - Abaikan ancaman polisi akan dibubarkan paksa, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al Khathath menyatakan massanya akan tetap turun ke jalan guna menggelar unjuk rasa 112, Sabtu, 11 Februari 2017.

"Tidak ada pembatalan Aksi 112 karena tidak ada satu UU pun yang dilanggar,"ujar Al Khathath kepada pers di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Muhammad al Khathath mengatakan aksi ini akan diisi dengan zikir dan tausiyah nasional untuk penerapan Alquran, serta nasihat keagamaan mengenai kewajiban muslim dalam memilih pemimpinnya.

Dia mengakui aksi telah dimodifikasi karena tingginya suhu politik jelang pencoblosan Pilkada serentak, 15 Februari nanti. Selain itu pada Sabtu itu ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menggelar kampanye terakhir dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar.

Al Khathath mengatakan aksi ini akan digelar di Masjid Istiqlal. Berbeda dari rencana semula, yakni di kawasan Monas dan Bundaran HI dengan melakukan jalan kaki atau long march.

Setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, kata dia, FUI menyerukan kepada para peserta Aksi 112 untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lokasi di pusat aksi dan kawasan sekitarnya.

"Hal ini merupakan inisiatif dan kearifan para ulama dan habib serta pimpinan ormas Islam yang tergabung di dalam FUI untuk menjaga kemurnian dan keselamatan perjuangan umat Islam," kata al Khathath.

Hanya izinkan aksi di Masjid Istiqlal

Sementara Polri hanya memberikan izin unjuk rasa dengan sebutan Aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang akan diisi olah salat Subuh berjemaah, doa bersama dan acara khatam Alquran.

"Untuk rencana Aksi 112, hasil koordinasi dengan Forum Umat Islam (FUI), disepakati acara 112 dilakukan di Istiqlal untuk doa bersama," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Mabes Polri akan membantu Polda Metro Jaya menjaga unjuk rasa itu berlangsung tertib dan lancar.

"Pihak Polda Metro Jaya akan mengatur jalannya lewat mana dan jalan kembalinya agar tidak menimbulkan kemacetan," kata Rikwanto.

Dia mengimbau masyarakat agar beraktifitas normal dan tidak mengkhawatirkan unjuk rasa itu.

Namun Polri menegaskan tetap melarang aksi turun ke jalan pada 11 Februari itu. Seperti dinyatakan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono bahwa Polda Metro Jaya tidak mengizinkan aksi pengerahan massa turun ke jalan atau long march pada 11 Februari 2017.

Hal itu sesuai Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan dan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 maka petugas dapat membubarkan aksi itu.

Argo menyatakan polisi berwenang membubarkan aksi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, termasuk menjatuhkan sanksi kepada para pelakunya. (ant/sfa)