City Portal of Pekanbaru


Sejumlah jembatan penyeberangan tak terawat dan rawan, waspada!

jpo-pekanbaru.jpg
(antara)

PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru meminta pemerintah kota mendata jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang kondisinya tidak terawat.

"Saat ini banyaknya jembatan penyeberangan orang yang mengalami kerusakan hampir di semua titik, ini rawan memakan korban pengguna," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Herwan Nasri di Pekanbaru, Sabtu (11/2/2017).

Herwan Nasri mengemukakan saat ini JPO yang tersedia di hampir semua titik Pekanbaru kondisinya sudah mengkhawatirkan pengguna, karena tidak terawat.

Padahal JPO sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pejalan kaki, namun sayangnya sejumlah alat penyeberangan ini ada yang mengalami kerusakan, kotor dan sangat memprihatinkan.

Ditambah lagi banyak JPO yang ditutupi papan iklan raksasa yang dikhawatirkan dapat memancing tindak kriminalitas.

Untuk itu Herwan Nasri meminta Dinas Perhubungan Pekanbaru dapat mendata ulang sekaligus mengevaluasi kondisinya.

"Dishub harus melihat seberapa buruk kondisi semua JPO yang ada di Kota Pekanbaru, agar tahu dan berupaya melakukan perbaikan," sarannya.

Apalagi sebut Politisi Partai Golkar ini bahwa JPO yang ada di Kota Pekanbaru saat ini terdiri dari dua jenis pengelolanya. Pertama dibangun Pemko dan kedua oleh pihak ketiga.

Dengan demikian Pemko bisa lebih tegas lagi jika ada JPO yang dikelola swasta justru tidak terawat.

Menurutnya JPO yang rusak milik Pemko menjadi tanggungjawab Pekanbaru.

"Sedangkan JPO yang dibangun pihak ketiga menjadi tanggungjawab pihak swasta merawatnya," ucapnya.

Ia mencontohkan seperti JPO di depan MTQ apakah dibangun investor atau Pemko, namun kini kondisinya memprihatinkan, tidak terawat dan rawan sekali kecelakaan karena ada anak tangganya yang sudah rapuh dan rusak.

"Saya juga yakin tidak jelas siapa pemiliknya itu," tegas dia.

Belum lagi sambungnya ada yang memasang iklan besar di JPO, ia ragu apakah bayar retribusi atau tidak.

"Harusnya kalau itu sumbangan dari perusahaan swasta mereka wajib merawat rutin karena di tempat itu pastilah ada kompensasi pemasangan iklan gratis," ucapnya pula.

Ia menambahkan seharusnya fungsi teknis JPO itu adalah untuk penyebrangan orang bukannya untuk tempat pemasangan iklan-iklan.

Namun saat ini di Kota Pekanbaru JPO banyak disalahgunakan karena lebih menonjolkan tempat pemasang iklan dari pada tempat penyeberangan orang.

"Jika tidak ada izinnya kita harap dinas terkait dapat membongkar JPO yang ada," katanya menambahkan. (ant/sfa)