City Portal of Pekanbaru

Biarkan Ahok menjabat lagi, Jokowi dituding berlaku diskriminatif

senyum-jokowi.jpg
(ist)

JAKARTA - DPR dinilai dapat menggunakan hak angket apabila Presiden RI Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzamil Yusuf mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3.

“Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP (Basuki Tjahaja Purnama) dari jabatan gubernur DKI oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket," ujarnya, Sabtu (11/2/2017).

Menurut dia berdasarkan peraturan tersebut, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

“Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP (Basuki Tjahaja Purnama) dari jabatan Gubernur DKI," kata dia.

Pertama, status Ahok sudah terdakwa penistaan agama dengan nomor register perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara lima dan empat tahun.

Menurut Almuzzammil, seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu karena pada kasus mantan gubenur Banten dan mantan gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara.

Jika kebijakan ini tidak dilakukan, Almuzzammil mengatakan, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Publik bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP (Basuki Tjahaja Purnama), Presiden menunda-nunda, tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara padahal cuti kampanyenya segera berakhir dan masa jabatan PLT Gubernur DKI juga segera berakhir,” ujar wakil rakyat dari Lampung ini.

Atas persoalan ini, Almuzzammil menegaskan DPR RI memiliki kewenangan sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR.

Muzzammil menerangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, maka fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah pemerintah sudah sejalan dengan amanat undang-undang dan konstitusi,” kata Almuzzammil.

Sebelumnya, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD menyatakan tak sependapat dengan Kemendagri soal status Ahok. Sebab, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, sudah jelas dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), kepala daerah berstatus terdakwa diberhentikan sementara jika ancaman hukuman atas kasusnya paling singkat lima tahun.

"Pasal 83 ayat 1 itu kan jelas, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikkan itu," kata Mahfud di gedung KPK pada Kamis (9/2) malam.

Untuk diketahui, dalam pasal 83 dalam UU Pemda, yang menyebutkan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, Ahok sendiri sudah berstatus terdakwa dengan dakwaan dua pasal berbeda yakni pasal 156 atau pasal 156a dengan ancaman masing-masing empat dan lima tahun.

Menurut Mahfud, alasan yang dipakai Kemendagri bahwa harus menunggu tuntutan itu pun tidak beralasan. Pasalnya, dalam dakwaan juga sudah jelas terkait ancaman pidana kepada Ahok.

"Karena UU-nya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri. Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lho di situ terdakwa, berarti dakwaan. Jadi tidak ada instrumen hukum lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menilai, pemerintah semestinya mencabut aturan tersebut jika pemerintah bersikeras tidak menonaktifkan sementara Ahok. Karena jika aturan masih sama, keputusan Mendagri tersebut adalah melanggar ketentuan. Namun, tentunya kata Mahfud, jika aturan dicabut maka ada konsekuensi yang akan ditanggung Pemerintah dengan kebijakan tersebut.

"Ya cabut dulu pasal itu agar tidak melanggar hukum. Presiden boleh mencabut pasal itu, misalnya dengan hak subjektifnya, asalkan mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu," katanya.

Sudah tepat

Sebaliknya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak dapat memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini menjadi terdakwa dugaan penodaan agama.

Menurut Petrus, Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya dapat memberhentikan sementara kepala daerah yang terancam pidana penjara paling singkat lima tahun. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Ancaman pidana lima tahun penjara dalam Pasal 156a KUHP adalah ancaman pidana maksimum, sementara UU Pemda mensyaratkan ancaman pidana paling singkat lima tahun," kata Petrus, Minggu (12/2/2017).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Ketentuan Pasal 156a KUHP menyebutkan, dipidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama; (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156 KHUP menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sementara norma terkait terdakwa yang harus diberhentikan sementara terdapat pada Pasal 83 ayat 1 UU Pemda. Pasal itu menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD karena didakwa dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Petrus menilai, jika melihat Pasal 156a dan 156 KUHP tersebut, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU Pemda. Alasannya, ketentuan itu secara limitatif mensyaratkan perbuatan pidana yang diancam paling singkat, bukan paling lama.

“Kita sudah menganut sistim pemidanaan dengan menetapkan ancaman pidana secara minimum dan maksimum penjara. Misal, pidana ringan dan menengah, ancaman hukuman minimun dan pidana berat maka ancaman pidana maksimum," Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Dalam konteks itu, menurut Petrus, tindak pidana yang didakwa kepada Ahok tidak termasuk dalam pidana yang ada di Pasal 83 UU Pemda. Hal ini karena pasal tersebut secara spesifik menyebutkan tindak pidananya, yakni korupsi, terorisme, makar, keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

"Saya setuju dengan sikap Mendagri yang tidak memberhentikan sementara Ahok. Sikap tersebut sudah benar secara yuridis dan jika Mendagri salah menerapkan hukum dalam mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sementara kepada Ahok, bisa jadi Mendagri dituntut," tuturnya. (rpblk/cnni/sfa)